batamtimes.coJakarta – Prioritaskan pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan banyak dana. Padahal, kondisi perekonomian tidak cukup baik. Mengingat, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2015 hanya sebesar 4,67 persen.
Oleh karena itu, usai menerima Direktur World Bank (Bank Dunia) Perwakilan Indonesia Rodrigo A. Chaves, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa pemerintah tetap membutuhkan pinjaman dengan bunga yang ringan.
“Kita jangan lupa beberapa tahun terakhir utang kita itu menurun dan tentu krisis begini kita butuh juga dana-dana yang lebih murah,” jawab JK ketika ditanya tawaran pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$12 miliar, Kamis (17/9).
Menurutnya, Bank Dunia akan tetap berkomitmen membantu pembiayaan khususnya untuk program pembangunan infrastruktur.
“Kita diskusi bagaimana atau keberlanjutan semua program pembangunan kita, di mana support (dukungan) Bank Dunia selalu ada,” ujarnya.
Namun, JK tidak mengatakan secara rinci proyek yang dibahas bersama dengan Chaves.
Secara terpisah, Chaves mengatakan sempat menawarkan pinjaman dana mencapai US$12 miliar kepada JK. Dengan tujuan, membantu program pembangunan jangka menengah nasional dalam kurun waktu 4 tahun ke depan.
Bahkan, ia mengungkapkan Bank Dunia memberikan bunga rendah, yakni 0,93% dengan tenor selama 18 tahun.
“Kami pikir ini kesempatan yang baik untuk terus tumbuh, terus berinvestasi, membantu masyarakat melalui dukungan finansial,” kata Chaves sebelum meninggalkan kantor Wapres, Jakarta, Kamis (17/9).
Terkait pinjaman luar negeri, sebelumnya, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman yang diajukan Indonesia senilai US$400 juta atau setara Rp 5,6 triliun.
Selain itu, ADB juga menyiapkan plafon pendanaan untuk Indonesia senilai US$2,2 miliar atau setara Rp30 triliun dengan tingkat bunga 1,2% pada tahun 2016.
Padahal, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2015 tercatat sebesar US$ 302,3 miliar atau setara dengan Rp 3.926 triliun jika mengacu kurs Rp13.000 per dolar AS.
Utang tersebut, terdiri dari ULN sektor publik sebesar US$133,5 miliar (44,2 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta US$168,7 miliar (55,8 persen dari total ULN).(b.Satu)
