batamtimes.co,Jakarta – Partai Golkar diharapkan bisa menjadi contoh bahwa ketua umum partai tidak dijabat oleh tokoh yang sedang menjadi pejabat publik. Walau pun tidak ada ketentuan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang menyatakan bahwa ketum dilarang rangkap jabatan.
Hal itu diungkapkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi saat diskusi bertajuk “Mau Kemana Golkar?” di Jakarta, Minggu (21/2/2016).
Menurut dia, Golkar saat ini memerlukan figur yang dapat mempersatukan semua golongan, yang sebelumnya sempat berkonflik.
“Golkar perlu memberikan conton tidak rangkap jabatan. Harusnya mengurusi organisasi saja, sehingga akan memunculkan kekuatan Golkar yang kokoh,” ujarnya.
Pasca penyelenggaraan munas sebelumnya, muncul dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar. Dualisme itu tak hanya terjadi di level pusat saja, tetapi juga di tingkat DPD I dan II Golkar.
Adhie mengatakan, persoalan dualisme itu haruslah diselesaikan sebelum munas berikutnya diselenggarakan. Untuk dapat mewujudkan hal itu, diperlukan sosok yang memiliki konsentrasi penuh terhadap pemulihan organisasi. Sebab, konsolidasi pengurus tak hanya diperlukan pra-munas, tetapi juga pasca munas.
“Kalau ditanya mengenai keseimbangan siapa yang cocok, penguatan organisasi siapa yang cocok, tentu tidak bisa lagi Akom (Ade Komarudin). Enggak bisa karena ketua DPR. Kalau menjadi ketua partai juga, sulit terkendali,” ujarnya.(Kmp/net)
