batamtimes.co,Tanjungpinang – Ketua Badan Pengelola (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro, mengatakan, selain kebijakan umum Dewan Nasional Kawasan PBPB, sejumlah masukan dan laporan permasalahan yang disampaikan DPRD Kepri akan menjadi bekal baginya dalam bekerja dan melaksanakan tugas.
“Selain akan melaksanakan kebijakan umum dari Dewan Nasional dalam pengembangan Batam, sejumlah masukan dan laporan permasalahan yang telah disampaikan DPRD ini, akan menjadi awal mengetahui kondisi Batam bagi kami dalam bekerja,” ujar Hatanto kepada lintas Komisi DPRD Kepri, ya‎ng melakukan silaturahmi dan audiensi di Gedung DPRD Kepri di Dompak-Tanjungpinang, Selasa (12/4/2016).
Hatanto juga mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan inventarisasi sejumlah permasalahan global yang menghambat kemajuaan investasi di Batam.
“Dari inventarisasi dan fokus yang kami temukan dan menjadi perhatiaan kami yakni mengenai dualisme kewenangan, masalah lahan dan UWTO serta SDM di BP Batam, yang menjadi titik awal permasalahan yang harus kami selesaikan,” ujarnya.
Mengenai inventarisasi lahan, sesuai dengan arahan Dewan Kawasan Nasional kata Hatanto, saat ini telah meminta BPK untuk melakukan audit. Sedangkan mengenai lahan yang tidak dibangun serta lahan yang berpindah tangan, akan ditangani dengan baik.
Sebagai pejabat yang baru bertugas, Hatanto juga telah melakukan pertemuaan dengan Walikota Batam dan dalam pertemuaan tersebut, pihaknya dan Walikota Batam sepakat, ‎ke depan akan dilakukan koordinasi dalam penyelesaian dualisme kewenangan tersebut.
“Saya juga sudah meminta Deputi yang membidangi permasalahan kewenangan ini, untuk melakukan penyelesaian dan menjalin komunikasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kota Batam. Sehingga dapat dicarikan solusi yang baik,” jelasnya.
Menyangkut keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai BP Batam, yang hingga saat ini berjumlah 2.790 orang, ke depan kualitasnya akan ditingkatkan. Sehingga pegawai BP Batam bukan hanya dapat memproses perizinan, namun memiliki kualitas dan motivasi untuk bekerja dengan target tujuan yang diamanahkan.
“Saat ini kami menumbuhkan motovasi‎ dahulu kepada seluruh SDM untuk bekerja dengan satu arah tujuan. Selain itu ke depan kami akan melakukan perampingan dengan peningkatan kualitas dan prestasi yang dibarengi dengan pemberiaan insentif, sesuai dengan prestasi dan kualitas yang dimiliki,” sebutnya.
Pegawai BP Batam katanya lagi, tidak hanya seperti PNS biasa, karena BP Batam bekerja untuk membangun. Sehingga pelaksanaan kinerjanya harus lebih baik.
Selain tiga hal tersebut, Hatanto juga menggaris-bawahi masukan DPRD mengenai pelaksanaan dan penertiban buffer zone serta pengembangan KEK lainnya di Batam dan pembangunan peti kemas internasional dalam program pengembangan kemaritiman di Batam.
