batamtimes.co,Batam – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan SH MH, mengatakan, selain korupsi dan narkoba, human trafficking atau perdagangan manusia di Indonesia merupakan tertinggi di dunia.
Praktek kejahatan transnasional ini, kata dia, sudah sepatutnya dihentikan. Sebab, selain telah merugikan warga Indoensia yang dijadikan budak di negri orang, praktek penyuapan, gratifikasi terjadi secara masif yang diduga kuat keterlibatan oknum aparat.
“Fokus KPK tetap pada korupsi. Namun, human trafficking bagian dari korupsi yang sangat berbahaya. KPK tidak hanya melakukan penindakan, pencegahan berbagai bentuk korupsi juga menjadi tanggung jawab KPK,” ujar mantan Direktur Kriminal Polda Kepri ini usai rapat koordinasi bersama unsur pimpinan Polda Kepri dan Kejati Kepri di Gedung Lancang Kuning, Mapolda Kepri, Selasa (30/8/2016).
Sesuai aturan main, tambahnya, ada skala tindak korupsi yang ditanggani KPK. Untuk tindak korupsi di bawah garis kewenagan, KPK menyerahkan penanganan ke Polri dan Kejaksaan untuk ditindak lanjuti.
“KPK juga mendorong seluruh kementrian untuk mencegah terjadinya korupsi,” terang dia.
Kasus TKI yang terjadi Indoensia, tambahnya saat ini menjadi perhatian KPK atas permintaan BNP2TKI yang menginginkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
“Pelaksanaan tetap dilakukan BNP2TKI dan instansi terkait. KPK hanya mengawal sampai pelaksanaan berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat Indoensia,” ujarnya.
Dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola layanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Kepulauan Riau, KPK akan menggelar rapat koordinasi supervisi bersama seluruh unsur untuk membahas program sentra layanan, pelatihan dan pemberdayaan TKI di wilayah Provinsi Kepri.
“Rapat bersama tentang upaya pencegahan korupsi secara umum dan khususnya dalam tata kelola layanan TKI di Provinsi Kepri. Nantinya, pelayanan terpadu TKI semuanya transparan, adminsitrasi, pelatihan, penempatan,” katanya.
Selain tengah melakukan perbaikan tata kelola TKI, KPK juga tengah mengintai beberapa kasus dugaan korupsi di pemerintahan daerah dan perusahaan BUMN di Kepri.(red)
