batamtimes.co , Batam –Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, dan Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Jakarta, Selasa hari ini (2/11/2016).
Para pengusaha hendak menyampaikan persoalan kekinian yang terjadi di Batam.
Menurut Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim, sedikitnya ada empat agenda yang disampaikan kepada Wapres dalam pertemuan tersebut.
Yakni, terkait pelayanan publik, kepastian hukum atas lahan, kepastian hukum kelangsungan usaha, dan kepastian hak bermukim masyarakat.
Persoalan-persoalan tersebut merupakan permasalah pokok yang terjadi di Batam saat ini sehingga menimbulkan kegaduhan.
“UWTO masuk di dalamnya itulah. Karena sekarang yang sedang ramai di Batam kan tentang UWTO itu juga, yang memberatkan masyarakat. Awal-awal REI memang yang mengeluh, tetapi sekarang kan semua elemen masyarakat sudah mengeluh,” ujarnya, Selasa (1/11/2016).
Mereka berharap pemerintah pusat bisa mengetahui kondisi Batam yang sebenarnya. Pasalnya, upaya komunikasi yang dilakukan dengan BP Batam tidak membuahkan hasil.
“Semenjak adanya kebijakan (tarif UWTO) itu, malah menimbulkan kegaduhan yang berimbas pada perekonomian. Masyarakat menjadi resah karena permasalahannya bertumpuk,” katanya.
Ia mencontohkan, warga telah menyewa rumah, tetapi tidak bisa ditempati, lalu disuruh bayar lagi. Hal itulah yang membuat masyarakat berat.
“Bayangkan saja, untuk daerah Nagoya, UWTO-nya bisa mencapai Rp 200 jutaan,” ujar dia.
Djaja berharap, pertemuan dengan Wapres bisa membawa memberikan dampak positif guna menyelesaikan kegaduhan yang terjadi di Batam saat ini.(tri/red)
