batamtimes.co , Batam – Gelombang Demo WTO masih akan terus Beranjut,setelah sebelumnya Aliasnsi Rakyat Batam (ARB) demo (Selasa 1/10/2016) kemudian disusul demo yang mengatasnamakan ‘ Melayu Melawan’ Rabu (2/11/2016) Ribuan pendemo hadir di BP Batam berunjukrasa menolak kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor:148/PMK.05/2016 Tanggal 30 September 2016.
Kemudian besok Senin (7/12/2016) Persatuan warga Tempatan (Perpat) Kota Batam akan melakukan akasi Unjuk rasa di depan Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam.
Pendiri Perpat Provinsi Kepri Saparudin Muda mengatakan, dalam aksi nanti, setidaknya ada 13 ribu massa yang akan Diturunkan
“Setiap kecamatan akan kita kerahkan dalam aksi besok, sebut Saparudin di Kantor Perpat Kepri, Minggu (6/11/2016) sore.
Massa akan berkumpul di depan Kantor Perpat di kawasan bundaran air mancur Batam Centre. Dari sana, mereka akan berjalan kaki menuju kantor DPRD Kota Batam.
“Tujuan kita datang kesana untuk menarik anggota Dewan untuk berorasi juga bersama kita. Karena mereka adalah wakil rakyat kita. Mereka harus mau,” sebut Saparudin.
Setelah itu, aksi akan dilanjutkan ke depan Kantor BP Batam.
“Jadi, jalan besok pagi kita tutup. Kita sudah berkordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres untuk mengamankan jalan,” sambungnya.
Dikatakan Saparudin Persatuan Pemuda Tempatan atau Perpat,akan menurunkan masa dengan jumlah 10.000 orang.
“ 13.000 pendemo akan diturunkan , semuanya dari Perpat” Katanya
Demo damai oleh Perpat yang di lakukan, sebagai aksi protes terhadap kenaikan tarif UWTO tersebut.
Aksi demo damai tersebut merupakan langkah Perpat, agar pihak BP Batam sendiri tidak semena-mena di bumi Melayu ini. Kenaikan UWTO tersebut di nilai sangat lah tidak berpihak pada masyarakat Kota Batam.
Terkait Demo Damai yang akan di lakukan oleh Perpat tersebut, Dandim 0316 Batam Letkol Andreas Nanang Dwi, mengatakan bahwasanya Sah-sah saja aksi damai, yang penting tertib dan tidak melanggar hukum.
“Siapa saja boleh aksi damai. Namanya juga menyampaikan aspirasi. Sah – sah saja. Yang penting tertib dan juga tidak melanggar hukum, tidak anarkis. Ya tho ?,” kata Dandim Andreas.
Beda Dandim Andreas, beda pula tanggapan Kapoltabes Barelang, Helmy Santika, ketika di konfirmasi masalah demo damai yang akan di gelar oleh Perpat ini. Tidak ada tanggapan panjang yang bersangkutan akan hal ini.
“Lhooooo, kapan demonya. Kan masih lama. Tanggal 7 ya. Nanti aja lah tanyanya,” ujar Kapolresta, Barelang Helmy Santika
Sebelumnya Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melaporkan penolakan masyarakat dan pengusaha Batam terhadap kenaikan tarif sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita (UWTO).
“Saya sudah menghadap kemarin kepada Pak Presiden, sekali lagi ke Pak Wakil Presiden,” kata Gubernur Nurdin seusai menghadiri peluncuran Pertamax Turbo di Batam Kepri, Kamis.
Menurut Nurdin Presiden merespon laporan tersebut dengan baik, sebab pemerintah menginginkan situasi yang kondusif untuk investasi, mengingat Batam menyerap banyak modal dari perusahaan dalam dan luar negeri.
“Pemerintah akan mencari solusi. Bagaimana mendorong investasi, bagaimana meningkatkan potensi wilayah,” kata dia.
Bila ada satu yang yang menghambat investasi, maka pemerintah akan mencari tahu akar masalah dan mencari solusi.
Dalam kesempatan itu, ia meminta masyarakat untuk mempercayakan masalah itu kepada pemerintah, tidak bertindak gegabah yang dapat merugikan diri sendiri dan dunia investasi secara luas.
“Jangan panik,” kata Gubernur Nurdin.
Mengenai upaya hukum yang dilakukan sejumlah pengusaha untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi landasan hukum kenaikan tarif UWTO, ia tidak banyak berkomentar.
“Itu hak mereka,” kata pria yang pernah menjabat Bupati Karimun itu.
Dan terkait tuntutan masyarakat untuk membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, Gubernur Nurin menyerahkan itu kepada pemerintah pusat yang membuat peraturan.
Masyarakat bebas menyalurkan apa saja aspirasinya, namun pemerintah yang nantinya akan menetapkan kebijakan selanjutnya dengan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara umum.
Untuk mEngatasi Gelombang penolakan UWTO ,dan Perka BP Batam, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah siap dan akan mengerahkan sekitar 3.600 personel untuk mengamankan unjuk rasa menolak kenaikan biaya sewa lahan atau uang wajib tahunan otorita (UWTO) di kawasan Batam yang rencananya berlangsung sepekan mulai Selasa.
“Untuk antisipasi kami siapkan 3.600 personel, tergantung eskalasi masa. Kami siapkan,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian di Batam, Selasa.
Pengamanan dilakukan di seluruh kawasan Batam untuk menjaga kondusivitas keamanan dan investasi di wilayah industri itu.
Hingga saat ini, ia menilai Batam masih dalam kondisi aman, karena sejatinya seluruh masyarakat dan pengusaha ingin hidup damai.
“Cuma solusi harus dicari untuk menyelesaikan supaya ada kepastian. Pengusaha butuh kepastian,” kata Kapolda.
Menurut dia, kisruh UWTO terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pengusaha.
Ia yakin, BP Kawasan sebagai perwakilan pemerintah pusat tidak akan bertindak semena-mena, melainkan hanya menjalankan amanah.
“Ini hanya masalah komunikasi yang belum ketemu antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat, hari ini Gubernur mengambil inisiatif, akan membantu menjembatani, menyambung lidah apa yang menjadi keresahan masyarakat,” katanya.
Pewarta : Angga /Redaksi/TIM
