batamtimes.co , Jakarta – Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menggelar jumpa pers untuk mengumumkan maklumat soal rencana unjuk rasa yang ditengarai bisa disusupi upaya makar, Selasa (22/11).
Pernyataan tersebut mendorong sejumlah wartawan untuk bertanya tentang definisi makar.
“Menggulingkan pemerintah yang sah, selama itu tidak ada ya enggak ada masalah,” kata Iriawan.
“Jadi ada aturan yang mengatur berkaitan dengan ini. Itu ada ketentuan, silakan gampang sekali buka di Google, diperdalam saja itu. Gampang sekali.”
Kami melakukannya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar punya beberapa arti: 1 akal busuk; tipu muslihat; 2 perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.
Lebih jauh, makar diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejatahan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 107 dan 108, dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar.
Bunyi pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Bunyi pasal 107:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Pasal 108
(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Sedangkan pengertian kudeta menurut KBBI adalah: perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.
Menurut situs Hukum Online, perbedaan makar dan kudeta kurang lebih sebagai berikut: secara umum, kudeta lebih merujuk pada istilah politik sementara makar merujuk pada istilah hukum.
Kenapa Kapolda mengatakan: “selama itu tidak ada ya enggak ada masalah”? Menurut ketentuan pasal 87 KUHP, tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar.
Â
(Berita satu)
