batamtimes.co , Batam – Permintaan penyesuaian Tarif Listrik Batam (TLB) yang telah diajukan sejak awal tahun 2016 hingga tutup tahun belum ada kepastian.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PLN Batam, Bukti Panggabean, mengatakan, bila penyesuaian tidak direalisasikan hingga akhir tahun, 480 karyawan dari sistem pembangkit hingga pelayanan, akan mogok kerja pada awal tahun 2017.
Aksi tersebut rencananya akan dilakukan selama tiga hari. Akibatnya, Pulau Batam dan Bintan terancam blackout, mengingat rencana mogok massal akan dilakukan seluruh karyawan PLN Batam di awal tahun mendatang.
“Sebelum melakukan aksi mogok ini, kami akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri serta instansi terkait,” kata Bukti.
Namun belum diketahui pasti kapan tanggal mogok kerja tersebut. “Tanggal pastinya masih kita koordinasikan dengan pengurus yang lain,” ujarnya.
Bukti menambahkan, jika aksi itu terealisasi, suplai listrik dari PLN Batam yang selama ini sudah mencapai Pulau Bintan, Belakangpadang, hingga Sembulang akan terhenti. “Mesin pembangkit akan mati karena tidak ada yang mengoperasikan, tidak ada pelayanan dan sebagainya,” beber Head
of Revenuew Assurance PLN Batam itu.
Selama ini lanjutnya, upaya b’right PLN Batam membuat tangguh listrik di Batam menemui banyak hambatan. Terutama pembahasan keuangan yang lamban sehingga menyebabkan keuangan b’right PLN Batam terus memburuk. Bahkan menanggung kerugian akibat menjual listrik di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP). “BPP PLN Batam Rp1.388, namun harus kita jual Rp 900-an rupiah per kWh. Sedangkan persero yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sudah menetapkan tarif Rp 1.459 per-kWh. Padahal BPP nya sama,” jelasnya.
Salah satu upaya yang dilakukan PT PLN Batam adalah dengan menutupi kerugian harga jual listrik rumah tangga dengan subsidi silang dari golongan industri. Serta ditopang deposito atas tabungan perusahaan mereka hingga Rp1 triliun. Tetapi lanjutnya, subsidi silang semakin sulit dilakukan, karena persentase pelanggan rumah tangga terus menanjak dari 32 persen menjadi 37 persen. “Sebaliknya, sektor industri terus menurun, dari 32 persen menjadi 25 persen,” tuturnya.
Cara lain pihaknya untuk menutupi BPP adalah dengan menanfaatkan deposito juga sudah tidak bisa diandalkan lagi. Menurutnya, simpanan PT. PLN Batam terus berkurang, hingga akhirnya mengalami kerugian. Berdasarkan hasil audit Price Waterhouse Coopers (PWC), dari Januari hingga Juni 2016, keuangan PLN Batam sudah minus Rp26 miliar. Hal tersebut membuat 480 karyawan PLN Batam resah. “Kalau PLN collapse, bukan nasib kami saja yang terancam, sistem kelistrikan di Batam, Bintan dan pulau sekitarnya juga akan terganggu,” ucapnya.(red/PM)
