batamtimes.co , Tanjungpinang-Seluruh fraksi DPRD Kepri akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2017 untuk disahkan.
Persetujuan ini disampaikan ketua-ketua fraksi dalam pendapat fraksi terhadap nota keuangan di ruang rapat Ketua DPRD Kepri, Selasa (31/1/2017).Fraksi Hanura Plus dalam pendapatnya kembali mengingatkan pemerintah agar keterlambatan pembahasan APBD Kepri ini tidak terulang kembali.
“Kami memahami tahun ini ada banyak kendala. Kami berharap, ke depan pembahasan ini harus dimulai sejak pertengahan tahun. Kalau tidak, kami yang akan berada paling depan mengkritisi kebijakan pemerintah,” tegas Sukhri Fahrial, ketua fraksi Hanura Plus.
Fraksi PKS-PPP lewat juru bicaranya Iskandarsyah pun sepakat dengan fraksi Hanura.Dia meminta agar keterlambatan ini dapat menjadi catatan bersama.
“Visi dan misi mewujudkan pemerintah unggul di bidang maritim, kami melihat belum ada alokasi anggarannya,” kata Iskandarsyah.
Dia juga meminta Pemprov Kepri untuk menuntaskan penjaminan dana bergulir yang saat ini sudah dibuatkan kerangka kerjanya.
“Tapi dalam anggaran 2017, belum terlihat. Kami minta agar seluruh ASN di Pemprov Kepri ini mengikuti assestmen sehingga pejabat yang ada benar-benar kredibel dan layak,” tegas Iskandarsyah.
Senada dengan dua fraksi sebelumnya, fraksi PDIP dan Golkar juga akhirnya menerima RAPBD ini dengan berbagai catatan.
Satu di antaranya adalah penyusunan APBD harus dipercepat dan lebih awal agar pembahasan APBD tidak tergesa-gesa.
Kesepakatan semua fraksi menerima Ranperda APBD Kepri 2017 disahkan mengundang komentar ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.
Usai memimpin rapat sinkronisasi tersebut, Jumaga mengaku belum pernah mendengar pendapat fraksi-fraksi sebaik ini.
“Semua fraksi menerima. Saya belum pernah dengar semua fraksi berikan jawaban begitu indah,” kata Jumaga sambil tertawa.
Ketua DPRD Kepri itu memastikan bahwa Ranperda APBD Kepri 2017 akan disahkan pada Rabu (1/2/2017) pagi. (red)
