batamtimes.co , Batam – Wakil Wali Kota Batam Kepulauan Riau Amsakar Achmad menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu, khusus untuk mengadukan permasalahan lahan di kota itu.
“Pak Wakil Wali Kota berada di Jakarta untuk pemantapan dan sinkronisasi rencana kerja Pemerintah Kota Batam khususnya berkaitan dengan aspek tata ruang dan pertanahan,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata di Batam, Rabu.
Dalam pertemuan itu, Pemkot berharap Kementerian ATR memproses pelepasan Hak Pengelolaan atas tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), gedung pemerintahan, pendidikan, kesehatan, jalan dan lainnya untuk selanjutnya diterbitkan Hak Pakai instansi pemerintah atas nama Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau kementerian atau lembaga sesuai dengan kewenangannya.
Pemkot juga meminta dukungan Kementerian ATR memproses pendaftaran Hak Pengelolaan serta mendorong BP Batam agar dapat segera menyelesaikan dokumen pengalokasian lahan atas tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Batam.
Dokumen itu penting, sebagai syarat penerbitan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Batam.
Dalam pertemuan itu Wakil Wali Kota Amsakar Achmad meminta sokongan Kementerian ATR bersama Badan Pengusahaan Kawasan Batam sebagai pemegang hak alokasi lahan di pulau utama, untuk menjamin ketersediaan lahan pembangunan sehubungan dengan rencana pemekaran kecamatan.
“Lahan itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan kantor camat, lurah, polsek, puskesmas, sekolah serta fasum fasos lainnya,” jelas Amsakar dalam siaran pers.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan Batam menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Bahkan Presiden Joko Widodo telah berkali-kali melakukan rapat kabinet terkait pengembangan dan meningkatkan daya saing Batam.
“Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap Batam,” katanya.
Sofyan Djalil berkomitmen akan membahas persoalan lahan yang dialami Pemkot Batam dengan Menteri Koordinator Perekenomian yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam.
Ia berharap, jajaran Kementerian ATR dan Kementerian terkait bisa langsung datang ke Batam pada dua pekan ke depan guna mendudukkan masalah.
“Siang ini saya ada rapat dengan Pak Menko dan akan saya laporkan hal ini. Dalam dua minggu lagi mudah-mudahan kami bisa ke Batam untuk membahas dan mengurai masalah ini,” kata Menteri.(red)
