batamtimes.co, Batam – Rapat Paripurna Ke 8, Pandangan Umum Fraksi terkait Ranperda APBD tahun Anggaran 2018, diskors satu kali karena kehadiran Anggota DPRD Batam masih belum lengkap, baru 25 orang yang hadir sehingga belum cukup qorum.
Pantauan batamtimes.co dilapangan Ketua DPRD Batam selaku Pimpinan Rapat Nuryanto SH MH menskors rapat dalam beberapa menit , setelah beberapa anggota DPRD hadir dan dinyatakan sudah cukup qorum maka Ranperda APBD Tahun 2018 dimulai..
“Melaporkan kehadiran Anggota Dewan dari 50 orang anggota Dewan, yang sudah hadir di rapat ini ada 27 orang, dan yang belum hadir ada 23 orang. Demikian saya sampaikan,” kata Sekwan membacakan.
PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang harus membacakan Pandangan Fraksi terhadap Ranperda, tentang Anggaran pendapatan Daerah Tahun anggaran 2018, pada Rapat Paripurna, yang digelar Selasa, (06/11/2017).
“Kami tidak sependapat, jika kesalahan penganggaran yang terjadi sekarang ini, akan diperbaiki pada pembahasan APBD Perubahan 2018, yang seolah-olah APBD perubahan ajang pembenaran atas kesalahan yang terjadi sekarang ini,” tegas Dandis Rajagukguk.
Pandangan Kedua disampaikan Ruslan Ali Wasyim, dari Partai Golongan Karya, kemudian dari Gerindra oleh Nyangnyang Haris, Partai Demokrat oleh Yunus, Partai PAN oleh Safari Ramadhan dan partai lain semuanya.
“Pemberian insentif terhadap sekolah swasta, mesti ditinjau kembali besaran dan penerimaannya, agar dana itu bisa dialihkan ke yang lain. Seperti, pembangunan RKB yang masih kurang setiap tahun,” kata Yunus.
“Kami mengapresiasi kenaikan Pendapatan Daerah. Namun, Partai PAN, juga meminta kepada Pemerintah Kota Batam, untuk terus saja melakukan terobosan-terobosan, demi peningkatan APBD,” kata Safari Ramadhan.
“Meminta kepada Pemko Kota Batam, untuk tetap bekerja keras di masa-masa ekonomi yang lemah seperti sekarang ini. Dan dalam urusan dana hibah, pakailah azas kepentingan umum,” kata Amintas, dari Partai Nasdem.
“Kami, mendorong Pemko Batam, untuk memanfaatkan APBD, untuk kepentingan masyarakat, untuk memfasilitasi rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan lainnya,” kata Rohaizat, dari PKS
(red/Adi)
