Batamtimes.co – Natuna
Ketua DPRD Natuna, Yusripandi menyebutkan hingga tahun kedua periode pemerintahan ini sektor ekonomi kerakyatan belum tersentuh APBD secara maksimal.
Anggaran pemerintah daerah masih terfokus pada pembangunan-pembangunan bersifat fisik infrastruktur dan kegiatan lain yang notabene proses dan outputnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ya, kita melihat itu terjadi sampai hari ini. Sektor kesejahteraan masih belum tersentuh, kalaupun ada sentuhan paling sikit-sikit aja,” kata Yusripandi di Jalan Yos Sudarso Ranai, Kamis (02/08/2018).
Menurutnya kebijakan ini membuat ekonomi masyarakat susah berkembang karena tidak didukung oleh kebijakan pemerintah dan APBD.
“Saya rasa ini sebuah problem yang mesti dituntaskan,” tegasnya.
Namun begitu, Yusripandi mengaku pemerintah tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena kebijakan mereka itu berdasarkan visi-misi pemerintahan periode ini.
“Sebetulnya tidak salah juga pemerintah mengambil kebijakan macam itu karena mereka memiliki target sesuai dengan visi-misinya,” jelasnya.
Ia juga tidak menolak pendapat dan keingianan sejumlah kalangan yang mengendaki APBD Natuna diarahkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.
“Ya, memang itu lah baiknya. APBD ini untuk pembangunan kesejahteraan dan yang fisik-fisik dengan anggaran besar itu biar provinsi dan pusat yang membangunnya, tapi kadang usulan daerah tak semuanya terpenuhi juga,” ungkap Yusri.
Namun begitu, sesuai janji pemerintah, kebijakan pengolalaan APBD akan dialihkan pada kesejahteraan rakyat di tahun 2019 mendatang.
“Makanya kita tengok aja tahun depan. Pemerintah telah berjanji akan memaksimalkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Bila ini tidak direalisasikan, kita akan tagih terus kepada pemerintah,” tegasnya.
Rencana pemerintah ini disebutnya sudah fix di tataran rencana. Dalam upaya ini pemerintah akan melibatkan banyak pihak terutama yang dari kalangan lembaga dan praktisi ekonomi.
“Rencana ini sudah dalam tahap pembahasan pemerintah, mereka akan melibatkan perbankan. Cuma kami belum tahu persisnya karen KUA PPAS 2019 belum ada sampai ke dewan. Kita lihat aja nanti tahun 2019,” tutupnya.
(Red/Pohan)
