Batamtimes.co – Natuna
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) thema “Indikasi Pengembangan Potensi Industri Pariwisata sebagai pendukung Geopark dikawasan Kabupaten Natuna” digelar di Hotel Aston Tanjungpinang, pada Selasa (04/12 /2018) dirilis humas Pariwisata Natuna.
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal membuka secara resmi acara tersebut dalam rangka mendiseminasikan hasil kajian yang dilaksanakan BPPK belerjasama dengan STIEPAR YAPARI Bandung.
Hal tersebut terkait proses penetapan Kabupaten Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional. Melalui kajian ini diharapkan potensi yang dimiliki Natuna, khususnya disektor Pariwisata dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Hingga membawa dampak positip yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna.
Menurut Hamid Rizal, sejauh ini kawasan Kepulauan Kabupaten Natuna dikenal memiliki warisan budaya dan alam yang memiliki potensi alam untuk dikembangkan. Tak terkecuali Kekayaan alam geologi Natuna dapat dijadikan modal pengembangan sektor Pariwisata alam karakteristik khas geologi Natuna.
Sekaligus menjadi destinasi wisata edukasi, khususnya untuk menumbuhkan kesadaran akan penting arti konservasi alam berupa taman batuan geologi (Geopark), ungkapnya.
Hamid berharap melalui FGD ini dapat diidentifikasi seluruh aspek penunjang dan hambatan dan sekaligus terhimpunya input, bagi penyusunan pola arah kebijakan serta pengembangan yang ideal bagi industri pariwisata Natuna termasuk kebutuhan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan, ucap Hamid
Selain itu, dia juga meminta bisa memberikan masukan substantif bagi terciptanya suatu grand design sebagai acuan arah kebijakan penataan industri pariwisata Natuna. Khususnya dalam rangka proses mendukung Natuna menjadi Geopark dunia, serta memberikan data lengkap Kementrian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI diluar negeri dalam memberikan promosi investasi dan pariwisata di negara akreditasi, pintanya
Pada sambutan acara FGD dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Kepri, Pemkab Natuna, Pangkalan Utama TNI AL Tanjungpinang, Kemendagri, Kemen Pariwisata, Kemen PPN (Bappenas), Perwakilan RI di Singapura dan Malaysia, Perwakilan Medco Energi, Primier Oil juga PT. Telkom.
Pembentukan Geopark di Natuna merupakan salah satu bentuk wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenlu dalam mengedepankan pelaksanaan ” Diplomasi Ekonomi” juga sebagia manifestasi Diplomasi Maritim dan Diplomasi perbatasan secara utuh untuk memajukan kepentingan Nasional.
Program substainable Island Development Initiative telah dirintis sejumlah Kementrian, lembaga dan Perguruan Tinggi, Kemenlu telah mendampingi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk dicalonkan menjadi sebagai Geopark Nasional. Pasca penetapan Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional pada (30/11/2018) kemarin.
Di tahun 2019, Kemenlu akan mendampingi Natuna dalam proses pencalonan Geopark dunia, melalui mekanisme Global Geopark Network UNESCO.
Tampak hadir sebagai pemapar pada acara FGD yakni, Wakil ketua II bidang administrasi umum, SDM, dan keuangan STIEPAR Yapari Bandung, Dra. Nofa Riana, M.S.i, Kepala bidang jejaring Inovasi SDM Maritim, Kemenko Kemaritiman, dan kadis Pariwisata Kabupaten Natuna, Erson Gempa Apriadi, S.Sos. MA, selaku moderator Dr. Pribadi Sutiono, SS.MA. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Asia – Pasifik – Afrika Kemenko Polhukam.
(Red /Pohan)