Batamtimes. Co, Jakarta, Dua bulan berlalu sejak pelaksanaan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) yang digelar di Bali, pada tanggal 8-14 Oktober 2018. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merilis angka Rp 5,492 Triliun sebagai jumlah total dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat Bali.
Bila dijabarkan, Rp 3,05 triliun dari angka itu merupakan investasi infrastruktur yang dibangun dalam kurun 2017-2018. Sedangkan sisanya, sebanyak Rp 582 miliar diperoleh dari pengeluaran peserta selama sepekan waktu penyelenggaraan.
Nilai ini didapat dari hasil kajian dampak ekonomi pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-WBG yang disampaikan dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang dihadiri oleh Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan sebagai Ketua Panitia Nasional Pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-WBG dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (18-12-2018).
Selain dampak berwujud ( tangible) seperti yang disebutkan sebelumnya, Menko Luhut menegaskan, dampak positif lainnya yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. “Dampak positifnya sangat banyak, karena kita di dunia internasional akan sangat mudah ‘menjual’ peluang di Indonesia. Tapi ingat, seperti yang seringkali saya katakan kita tidak akan ‘menjual’ Indonesia dengan semudah itu, sebab kita punya dignity dan akan kita akan lakukan itu dengan sangat cermat,” ujar Menko Luhut yang didampingi oleh Menteri PPN Bambang Brodjonegoro kepada para awak media.
Menko Luhut kemudian mencontohkan beberapa potensi kerja sama pengolahan nikel dan kobalt. untuk bahan baku produksi baterai lithium yang akan dijadikan bahan mobil listrik. Selain itu, Menko menambahkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Samsung, produsen elektronik terbesar di Korea Selatan untuk membangun pabrik di Indonesia.
“Saya bilang kenapa kalian ngga bikin produknya di Indonesia. Mereka bilang mau. Karena kita sekarang sudah putihkan illegal mining disana. Loncatan teknologi bisa kita buat dan dampaknya adalah kita bisa perbaiki pendidikan di wilayah setempat,” tutur Menko Luhut. Hal ini menurutnya karena ada permintaan tenaga ahli sehingga pemerinta perlu untuk memacu penyediaan kebutuhan tenaga kerjanya.
Menko Luhut memandang berbagai tawaran kerja sama dengan negara lain yang kini berdatangan merupakan dampak tidak langsung dari pelaksanaan beberapa mega even internasional yang digarap oleh Indonesia. Even-even tersebut antara lain pertemuan IMF-World Bank Meeting, Asian Games 2018, dan Our Ocean Conference yang sukses.
Lebih jauh, Menko mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi prospek yang positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, akan tetapi diakuinya memang akan membutuhkan waktu untuk dapat terwujud, namun demikian Menko Luhut menargetkan bahwa di tahun 2020 – 2021, Indonesia akan menikmati dampak positif tersebut. Apalagi, sambung Menko Luhut, Indonesia saat ini sedang berencana mengembangkan green diesel yang notabene apabila berhasil dikembangkan, tentu akan mendatangakan keuntungan ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia.
“Tentu tidak segera di tahun 2019, karena ini menyangkut industri dan lainnya, mungkin bisa tercipta di tahun 2020-2021 pasti akan berdampak bagus. Kalau kita bisa tingkatkan green diesel kita tentu akan membantu kita kurangi impor crude oil,” ujarnya.
“ITB dan Tim BPPT sedang kerjasama dan saya tanggal 21 Desember ini ke Bandung dan bila tidak ada halangan akan melihat proses ini. Dan tadi malam kami laporkan kepada Presiden juga bahwa langkah-langkah ini bisa kita lakukan, dan akan sangat-sangat signifikan dalam mengurangi impor kita dan lebih dari itu kita akan bisa mengekspor green diesel ini ke luar negeri,” tambah Menko Luhut.
Selain dampak tak berwujud, dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan dengan detil bahwa Indonesia telah mendapatkan beberapa keuntungan berwujud/ tangible yang antara lain berupa kesepakatan investasi dengan berbagai investor dari luar negeri.
“Sebanyak 14 BUMN berhasil menandatangani perjanjian kerjasama investasi dengan total nilai kesepakatan mencapai Rp 202 triliun, Bappenas juga sukses memfasilitasi kerjasama investasi dengan total nilai Rp 47 triliun. Selain itu, dampak yang juga sangat penting adalah kemampuan Indonesia untuk berperan di dalam forum internasional,” jelasnya.
(red/Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman)
