Batam – Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh Camat dan Lurah se-kota Batam untuk rapat dengar pendapat terkait tugas dan fungsi Aparatur Sipil dalam pemilu 2019. Kamis (04/04/2019) di Gedung Serba Guna DPRD Batam.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi II DPRD Batam Dr. Ida mengatakan, tujuan digelarnya RDP ini untuk mengklarifikasi terkait isu dan data-data ASN tidak netral dalam menjelang pemilu 2019. Bahkan program Pemerintah menjadi sasaran empuk bagi politik, seperti program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan dan Sembako Murah bahkan gedung Pemerintah.
” kami selaku Legislatif adalah lembaga pengawas, karena itu hari ini kita lakukan RDP dengan seluruh Camat dan Lurah se Kota Batam untuk mempertanyakan netralitas para Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg April 2019 ini.” Kata Ida.
Mesrawati Tampubolon juga mempertanyakan persyaratan untuk mendapatkan kupon sembako murah, yang mana laporan dan isu yang masuk bahwa setiap orang yang menerima kupon sembako murah akan diminta Fotocopy KTP.
“Masa Lurah minta fotocopy KTP untuk dapat kupon, seharusnya Lurah sudah tahu bahwa bapak itu warganya,”ucap Mesrawati.
Dikatakan Mesrawati, rapat hari ini diharapkan kehadiran Kadis Perindag dan Gustian riau bisa hadir. Yang mana pembagian sembako seharusnya dibagi setelah pemilu selesai, Komisi II ada rekamannya, soalnya ada undangan ke komisi II untuk pembagian sembako murah. Itu jelas MOU antara DPRD dan Pemerintah.
“Kesepakatan Pemerintah dan DPRD Batam dalam Rapat di Komisi II adalah, pembagian sembako murah dilakukan setelah pilpres, kenapa Pemerintah langgar kesepakatan,” tanya Mesrawati.
Ridwan Afandi, S.STP, M.Eng, perwakilan Camat se-kota Batam mengutarakan bahwa pihaknya tetap sesuai dengan UU no 7 Pemilu dan UU no 5 terkait ASN.
“Kami sifatnya hanya memfasilitasi terkait agenda pemilu. dan terkait pengawasan pemilu ada di Bawaslu dan Panwaslu. Terkait Sembako murah, kami tidak bisa menjawab, karena itu wewenang Disperindag, sementara Kecamatan dan Kelurahan sifatnya hanya menyiapkan data sesuai penerima dan kebutuhan masyarakat. Terkait PIK itu sudah dianggarkan disetiap kecamatan, dan sesuai tahapan kita sudah berjalan dengan baik sesuai dana yang dianggarkan,” ujarnya.
Sementara Lik Khai berharap Camat dan Lurah tegas dan berani untuk melawan intervensi dari caleg Nasdem yang mengatasnamakan Walikota Batam.
“Walikota Batam tidak pernah intruksikan Camat dan Lurah untuk memihak dan mencari orang untuk memilih salah satu paslon capres, hanya saja ini adalah kerjaan Caleg Nasdem yang selalu mengatasnamakan nama Walikota Batam, benar tak Bapak-Ibu Camat lurah ?” tanya Lik Khai. Secara kompak Camat dan Lurah yang hadir mengatakan pernyataan lik Khai benar.
(red/aci kepri)
