Oleh : Rival Achmad Labbaika Alhasni Ketua Umum Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia.
Jakarta (BT) – Minggu 24 Maret 2019, Anies Sumringah saat peresmian beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) Fase I di Bundaran HI, Jakarta.
Beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) menjadi momentum besar bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Soal wajah baru DKI Jakarta, Anies mengatakan, wajah baru yang dimaksudnya tak sebatas penampilan fisik perkotaan Jakarta, melainkan juga perubahan pola pikir dalam merumuskan kebijakan bagi warga Jakarta.
“Kebaruan itu bukan hanya aspek fisik yang terlihat, tetapi juga di aspek mindset, cara berpikir, cara melihat, dan cara mengambil keputusan tentang kebijakan-kebijakan baru yang kita lakukan di sini,” kata Anies di Monas, terkait Hari Ulang Tahun ke-492 DKI Jakarta yang diperingati pada hari ini, Sabtu (22/6/2019).
Anies menyebutkan, saat ini memang sudah ada ikon-ikon yang menggambarkan wajah baru Jakarta.
Seperti diketahui sebelumnya Anies Baswedan meresmikan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
Ketiga jembatan yang diresmikan itu yakni JPO Bundaran Senayan, JPO Glora Bung Karno (GBK) dan JPO Polda Metro Jaya, tiga JPO yang didesain dengan gaya artistik yang unik dan Instamable.
Atau jika kita sedikit mundur ke belakang dari ide Anies dan Joko Avianto saat bertemu di Frankurt Boom Fair pada Oktober 2015 lalu.
“Salah satu yang ditunjukan disana adalah karya bambu dari mas Joko. Lalu saya minta untuk membuat instalasi di Jakarta,” ucap Anies.
Anies ingin menunjukan bahwa di Tanah yang paling mahal telah terpasang instalasi material paling termurah di Indonesia.
“Tetapi lewat kreativitas tangan pak Joko Avianto, material yang tak bernilai itu menjadi karya seni yang tak ternilai. Itu pesan yang ingin disampaikan,” ucap Anies.
Kamis, 16 Agustus 2018, Anies Meresmikan Karya Joko Avianto Bambu Getah Getih ini dan menjadi ikon baru yang berada di Bundaran HI, yang berderetan dengan Patung Selamat Datang, Patung Arjuna Wiwaha dan Patung Jendral Sudirman
Terkait warga DKI Jakarta dalam hal kesejahteraan Anies menegaskan, . “Mereka yang posisinya masih di bawah diberikan fasilitas untuk bisa tumbuh berkembang lebih cepat agar setara dengan yang lainnya,” ujar Anies.
Anies mengatakan, beberapa program yang dilaksanakan Pemprov DKI untuk mewujudkan hal itu antara lain penyediaan transportasi umum yang terintegrasi, kuota khusus bagi pemegang kartu KJP Plus, dan penyediaan kartu pekerja.
Perayaan tahun ini dinilai sebagai perayaan paling meriah. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Jakarta menyebut anggaran untuk perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-492 DKI Jakarta mencapai Rp 20 miliar. Menurut Edy, nilai yang mencapai Rp 20 miliar itu baru yang dianggarkan Disparbud. Nilai itu belum termasuk berbagai perayaan lainnya terutama yang diselenggarakan di tingkat kota.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Senin (22/6/2019), di Gedung DPRD DKI Jakarta, mengingatkan Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta agar bertindak cermat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Mendagri Tjahjo mengatakan, Pemprov dan DPRD DKI mesti cermat supaya anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. “Perencanan, penganggaran, dan memastikan program harus menjadi kata kunci karena DKI salah satu provinsi yang tahun 2018 Silpa-nya cukup tinggi,” kata Mendagri
Silpa merupakan singkatan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Tjahjo menyayangkan Silpa DKI Jakarta yang disebutnya mencapai angka Rp 2 triliun. Tjahjo juga mendorong DPRD DKI mengawasi penggunaan anggaran supaya angka Silpa tidak terlampau tinggi. “Saya kira antara perencanaan, antara penganggaran, memastikan program itu berjalan dan fungsi pengawasan DPRD harus jalan.
Mendagri yakin akan Pemprov DKI akan bisa memaksimalkan tahun anggaran di 2020 khususunya diawali dengan penyerapan tahun 2019 ini,” Tjahjo pun mengingatkan Pemprov dan DPRD DKI hati-hati dalam menyusun program tahun anggaran 2020, khususnya menyangkut dana hibah dan bantuan sosial yang rawan korupsi.
Jika kita menarik diri ke bulan September 2018, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyebut jumlah tunggakan penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) jumlahnya dapat mencapai Rp 27 miliar. Biaya sewa yang relatif rendah ternyata tidak menjadi solusi terbaik.
Diketahui tunggakan rusunawa dikasifikasikan menjadi empat meliputi, tunggakan retribusi sewa, tunggakan listrik, ada tunggakan air, dan ada denda tunggakan. Selebihnya untuk tunggakan itu, diwajibkan atas penghuni untuk melunasi. Berkaitan dengan tunggakan retribusi sewa itu wajib dibayar oleh masyarakat penghuni rusun, Sesuai Pergub 111 bila melakukan keterlambatan maka ada denda tunggakan yang diwajibkan terhadap penghuni.
Tunggakan yang ada sejauh ini berasal dari mayarakat umum dan masyarakat yang terprogram oleh pemerintah. Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji mendesak Anies Baswedan untuk segera mengeluarkan regulasi. Enggan menabrak regulasi Pemda DKI Jakarta tak kunjung mengeluarkan Pergub terkait Pemutihan Tunggakan Rusunawa yang sudah disarankan.
Terkait sambutan Bapak Anies dalam rangka Perayaan HUT DKI Jakarta di Bundaran HI, mengenai menghadirkan keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan. Keputusan Gubernur 24 Mei 2019 lalu cukup mengejutkan.
Anies menetapkan tambahan penghasilan selain kepada PNS, tambahan penghasilan juga termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, yang menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, sebagai Gubernur Bapak memiliki hak prerogatif ketika mencapai target pendapatan, dapat pendapatan tambahan.
Hak penghasilan tambahan itu hanya dinikmati pegawai BPRD serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Aturan yang ditanda tangani Anies tersebut untuk menetapkan tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan bagi pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI. “Itu (aturan) ketika pajak mencapai target diatur, jadi sebagai jasa prestasi, kebetulan kemarin berbarengan dengan tunjangan hari raya.
Berada ditengah kemeriahan perayaan HUT DKI Jakarta di Bundaran HI, justru serasa sepi, karena kesetaraan dan kesejahteraan yang Bapak Gubernur Anies Baswedan maksud tak mampu saya pahami, apalagi jika menyangkut MRT dan infrastruktur lainnya selain JPO dan trotoar, terlalu sulit bagi saya menafikan campur tangan pemerintah pusat, yang terlalu terasa dalam mengubah “Wajah Baru Ibukota” ini. Apalagi jika bicarakan program pemprov DKI masih dihantui nilai SILPA yang tinggi dan perlu diingatkan oleh Mendagri hingga tunggakan Rusunawa yang hampir senilai dengan biaya perayaan yang meriah ini.
Namun tak apa karena setidaknya ada beberapa ikon untuk ber-swafoto yang Instamable.Selamat Ulang Tahun Jakarta ku…Kota Yang Indah Dipandang Jika Kita Berada “Diatas”.[Celebestopnews.com]
