Jakarta – Partai Gerindra sudah dapat dipastikan mendapat jatah kursi menteri Jokowi setelah Prabowo Subianto dan Edy Prabowo kemarin bertandang ke Istana bertemu Presiden. Prabowo menyampaikan, jika dirinya diminta untuk memperkuat posisi Menteri Pertahanan (Menhan).
Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam menilai, sikap Jokowi cenderung tidak konsisten jika merekrut Prabowo kedalam kabinetnya.
“Pak Jokowi sejak tahun 2014 konsisten akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM 98. Padahal Prabowo sendiri banyak disebut-sebut orang yang terlubat dalam kasus 98. Bagaiman mungkin pak Jokowi akan bisa menuntaskan kasus ini,” kata Saiful Anam Selasa (20/10/2019).
Dirinya juga mengatakan, perlu dibangun konsistensi politik demi Indonesia bermartabat.
Selain itu tentu masyarakat akan menilai sejauh mana konsistensi Prabowo maupun Jokowi, harus tegas dan jelas dimana posisinya, jangan seperti saat ini seolah jabatan menjadi bancakan.
Dirinya berharap, Jokowi lebih berhati-hati selektif dalam menyusun kabinet. Karena, tidak menutup kemungkinan menterinya akan merepotkan Jokowi sendiri.
“Saya menduga Prabowo bisa menjadi salah satu batu sandungan pemerintahan Jokowi kedepan, jangan sampai kabinet nanti menjadi kabinet pamrih kekuasaan” tegasnya.
Namun begitu Saiful Anam menjelaskan jika penyusunan kabinet menjadi hak prerogratif presiden. “Sepenuhnya pengangkatan menteri hak presiden. Kita hormati keputusan itu,” pungkasnya.
(red/Tanto)
