Batamtimes.co – Kabupaten Natuna saat ini ramai diperbincangan dan menjadi perhatian Pemerintah pusat, pasca Kapal ikan dan kapal Coast Guard China memasuki perairan Laut Natuna Utara di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Bahkan Presiden Jokowi dan para petinggi negara melakukan Kunjungan kerja ke Natuna ditengah kasus menerobosnya Kapal Nelayan China. Jokowi ingin pastikan hak kedaulatan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Setelah Presiden Jokowi, kini giliran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, beserta Wakil Menteri, Dirjen dan Deputi dari sejumlah Kementerian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (15/01/2020) Siang.
Kedatangan Menkopolhukam dan Menteri KP, dihadiri Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwil) I Laksdya TNI Yudo Margono, beserta rombongan dan sejumlah Pejabat Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna. Menggelar Rapat Terbatas (Ratas) diatas Kapal Perang
KRI Semarang 594 yang diresmikan pada tahun 2018.
Mahmud MD dan rombongan sempat menyaksikan persiapan sejumlah armada TNI AL dan TNI AU, untuk melakukan pengawasan dan pengamanan disekitar perairan Laut Natuna Utara.
Usai melakukan pemantauan wilayah disekitar perairan laut Natuna, Menkopolhukam bersama Menteri KP dan rombongan menggelar dialok dan ramah tamah dengan tokoh dan masyarakat nelayan Natuna, berlangsung di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Ranai, Natuna.
Mahfud MD menyampaikan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah Pusat akan segera memulai pembangunan di Kabupaten Natuna, meliputi sektor peningkatan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan bagi nelayan Natuna.
Mahmud MD menyinggung rencana pengiriman nelayan asal Pantura ke Natuna untuk meramaikan aktivitas nelayan di perairan laut Natuna Utara, Mahfud mengaku akan tetap memprioritaskan para nelayan lokal.
“Pemerintah tidak mungkin memobiliasi nelayan pantura kesini, tanpa memperhatikan nelayan lokal. Nelayan Natuna tetap akan kita prioritaskan,” ucap Mahfud didepan para pejabat dan nelayan Natuna.
Ia menuturkan, pihaknya bersama KKP dan sejumlah Kementerian terkait, akan segera membangun sarana bagi pemanfaatan laut di Kabupaten Natuna.
Mahmud MD juga mengajak agar masyarakat nelayan Natuna dapat menerima nelayan dari Pantura, sebagai mitra kerjasama untuk mengelola hasil laut secara maksimal.
“Kami bersama KKP sudah sepakat, akan mensejahterakan nelayan Natuna sebagai masyarakat maritim. Jangan khawatir lah, kita akan lindungi hak-hak nelayan lokal. Salah satunya Pemerintah akan menjamin keamanan bagi para nelayan,” tegas Mahmud lagi.
Salah seorang tokoh maritim, Rodhial Huda, mewakili nelayan Natuna menyampaikan, sejatinya nelayan Natuna hanya khawatir jika para nelayan pantura melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan cantrang, diyakini dapat merusak ekosistem laut Natuna.
“Jangan sampai kita keluar dari mulut harimau, masuk kemulut buaya,” Sindir Rodhial Huda, lewat sebuah pantun.
Rodhial juga meminta agar Pemerintah dapat memberikan pengawalan ketat, terhadap para nelayan yang mencari ikan diperairan Laut Natuna Utara, di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Sebab selama ini para nelayan tempatan selalu dihantui dengan keberadaan Kapal Ikan Asing (KIA), acapkali melakukan aktivitas pencurian ikan disekitar wilayah perairan Indonesia.
“Kami juga meminta agar nelayan Natuna didahulukan, terutama dibidang pemberdayaannya,” pungkas Rodhial.
Usai pertemuan dengan Nelayan Natuna, Mahmud MD dan rombongan menyempatkan diri meninjau langsung pengoperasian Cold Storage yang dibangun di SKPT Selat Lampa Natuna.
(Red/Pohan)
