Batamtimes.co – Natuna – Ketua DPRD Andes Putra bersama Ketua Komisi I Wan Arismundar dan Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH bersama anggota dampingi gabungan nelayan Natuna bertemu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid beserta rombongan di Natuna, Kamis (16/1/2020).
Untuk menyampaikan aspirasi
dan keluh kesah atas kebijakan Pemerintah pusat melalui Mahmud MD dan Edy Prabowo untuk memobilisasi nelayan Cantrang dari Pantura ke Laut Natuna.
Sebab Nelayan Kabupaten Natuna sepakat menolak kehadiran nelayan cantrang dari Pantura, yang diwacanakan Menko Polhukam Mahmud MD dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo saat berkunjung ke Natuna pada Rabu (15/1/2020) lalu.
Rencana Menkopolhukam dan Menteri KP mewacanakan sekitar 500 nelayan Pantura akan dimobilisasi untuk menjaga wilayah perbatasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia di Laut Natuna Utara.
Ketua DPRD Natuna, Andes menyampaikan mendukung kepentingan masyarakat Natuna dan berusaha berdialok dengan pihak DPR RI, sehingga permasalahan yang terjadi di laut Natuna menemukan solusi.
“Aspirasi masyarakat Natuna akan kita tampung, semoga saja bisa dikaji ulang pemerintah pusat mendatangkan wacana nelayan cantrang dari Pantura,” ucap Andes kepada awak media di depan Hotel Central, Kamis (16/1/2020) malam.
Ditempat yang sama Ketua Nelayan Pering, Herman bersama gabungan nelayan Natuna melakukan audensi singkat dengan Komisi I DPR RI terkait permasalahan laut Natuna dan permintaan nelayan lokal Natuna untuk menolak kehadiran nelayan cantrang dari Pantura.
” Kami menyerahkan aspirasi nelayan Natuna beserta hasil Mubes pada hari Minggu yang lalu menolak nelayan cantrang Pantura ke laut Natuna kepada Ketua DPR RI Meutya Hafid untuk disampaikan kepada Pemerintah pusat di Jakarta,” terang Herman.
Herman menegaskan, salah satu alasan penolakan nelayan Pantura karena menggunakan cantrang yang bisa merusak ekositem laut Natuna, sementara pihak Pemerintah Pusat berwacana mengeluarkan anggaran hingga miliaran hanya untuk biaya mobilisasi nelayan pantura ke Natuna.
Dia juga meminta, pihak pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan mendatangkan nelayan Pantura ke Natuna. Ia berharap Nelayan Natuna hanya meminta pihak pengamanan di laut area batas ZEE bisa diperbanyak, tandasnya.
(Red/Pohan)
