Batam- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Sesmenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengungkapkan rasa optimisnya terhadap beroperasinya Ship to Ship Floating Storage Unit (STS FSU) di kawasan perdagangan bebas Batam yang dapat meningkatkan potensi pendapatan negara yang selama ini belum pernah dilakukan di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Sesmenko Perekonomian saat membuka resmi Focus Group Discussion (FGD) Floating Storage Unit (FSU) di Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam, Jumat (24/01/2020) di Hotel Borobudur Jakarta.
Susiwijono merasa optimis, karena hal ini diperkuat dengan posisi Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) berstatus wilayah di luar pabean pertama yang melakukan kegiatan STS FSU.
“Sebenarnya FSU ini sudah kita diskusikan cukup panjang. Karena sangat disayangkan sekali jika kegiatan ekonomi ini kita lewatkan. Dengan beroperasinya Ship to Ship Floating Storage Unit (STS FSU) ini, saya yakin percepatan pertumbuhan ekonomi Batam dapat dimaksimalkan,” ujar Susiwijono.
Namun Susiwijono mengakui, bahwa STS FSU harus memperjelas regulasi untuk mengatur proses bisnisnya. Ia berharap melalui FGD ini, seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat menyusun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan STS SFU dan selaras dengan kondisi di lapangan.
“Kita harus manfaatkan potensi FSU ini, karena negara tetangga kita sudah memanfaatkannya lebih dulu. Jangan sampai kita yang lebih strategis posisinya hanya jadi penonton saja,” tegas Susiwijono.
Susiwijono dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada BP Batam atas pelaksanaan FGD ini sebagai komitmen optimalisasi peluang dan lokasi kemaritiman Batam yang dinilai sangat strategis.
Diketahui saat ini tercatat lebih dari 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya. Sekaligus merupakan choke point terbesar kedua di dunia dengan volume traffic 16 juta barrel minyak dan 3 Trillion Cubic Feet (TCF) Liquefied Natural Gas (LNG) per hari.
Ia mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI akan mengharmonisasikan kebijakan yang telah disusun dan apabila dalam prosesnya di kemudian hari menemukan kendala, pihaknya dengan tangan terbuka akan mendiskusikan jalan keluarnya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Senada dengan Sesmenko Perekonomian, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto turut mangafirmasi optimalisasi ekonomi dan daya saing Batam dan sekitarnya melalui FGD FSU ini. “Kelancaran implementasi STS FSU sangat bergantung pada sinergi positif antarstakeholder terkait, baik pemerintah maupun pihak swasta,” kata Puwiyanto.
“Output yang diharapkan tentunya berupa dukungan, dalam hal ini kebijakan. Utamanya, BP Batam mengambil kesempatan pada acara FGD ini untuk mendapatkan masukan, saling bertukar pikiran dan ide guna mendukung perbaikan iklim investasi terhadap pelaksanaan STS FSU di perairan Batam yang akan terlaksana nantinya,” kata Purwiyanto.
Purwiyanto menambahkan, BP Batam akan menyusun hasil pertemuan ini dan melaporkan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai tindak lanjut dari kegiatan FGD ini.
FGD ini dihadiri oleh Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam Dwianto Eko Winaryo era kepemimpinan Edy Putra Irawady, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Syahril Japarin, dan dihadiri pula oleh para pemangku kepentingan terkait, antara lain KSOP Khusus Batam, Bea Cukai Tipe B Batam, Kantor Imigrasi Batam, Kantor Karantina Batam, Danlanal Batam, Bakamla Batam, Polairud Batam, serta lebih dari 20 pelaku usaha Ship to Ship.
(red/BP Batam)
