Batamtimes.co – Natuna – Ketua DPRD Natuna Andes Putra, didampingi Ketua Komisi I Wan Arismundar, pimpin audensi (Dengar pendapat) bersama Pemuda Pancasila dan Srikandi diruang Banggar DPRD, Selasa (14/04/2020) siang.
Pada pertemuan tersebut Ketua Pemuda Pancasila (PP) Natuna, Fadilah menyampaikan, sejumlah aspirasi soal percepatan penanganan wabah virus corona di Natuna kepada DPRD untuk diteruskan kepada pemerintah.
Fadilah menyebutkan, pertama mengenai masih bebasnya orang keluar – masuk ke Natuna. Ia meminta agar akses transportasi Bandara dan Pelabuhan dapat hentikan sementara oleh pemerintah.
“Sebab kurang masuk akal rasanya apabila kita di dalam daerah disuruh menjaga jarak dan di rumah saja, sementara orang dari luar bebas masuk ke Natuna,” ucap Fadilah.
Dia khawatir, jika hal ini dibiarkan dan tidak ada antisipasinya tidak tertutup kemungkinan Natuna akan tertular wabah covid-19.
Yang kedua, ia menilai Gugus Tugas Covid 19 perlu ditingkatkan semangat dan kinerja kerjanya agar proses penanganan corona dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih lancar.
“Karena kami menilai semangat kerja Gugus Tugas ini kurang konsisten, kurang koordinasi dan terkesan masih kerja sendiri-sendiri.
Buktinya, kami PP masuk juga gugus tugas, tapi tidak tahu posisi kami di mana setelah adanya perubahan, SK belum kami terima dan kegiatan yang kami lakukan masih menggunakan anggaran PP, ” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Erimudian, menyoroti himbauan penggunaan tempat ibadah yang dikeluarkan Bupati Natuna. Ia menilai himbauan itu belum berjalan efektif dan dianggap sepele oleh sebagian masyarakat.
“Kami menilai dasar himbauan tersebut kurang kuat. Sebab Natuna masih berstatus zona hijau, Fatwa MUI untuk Natuna tentang penggunaan rumah ibadah belum ada dan warga Natuna juga belum ada yang dinyatakan positif. Kita sepakat mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi kami minta himbauan Bupati Natuna bisa direvisi,” paparnya.
Eri mengusulkan pelaksanaan ibadah di masjid dibiarkan saja tapi harus ada aturan yang mesti diterapkan seperti aturan batas waktu di masjid, tidak melakukan solat sunnah di masjid, tidak melakukan zikir dan menyediakan cairan handsanitizer.
“Saya rasa ini akan dapat lebih diindahkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi usulan aspirasi dari Pemuda Pancasila tersebut Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Aris Munandar mengapresiasi semangat dan langkah PP antisipasi percepatan corona tersebut.
Namun ia menyampaikan penjelasan soal penutupan sementara bandara dan pelabuhan.
Aris mengakui, pihak DPRD pernah juga menyampaikan hal tersebut kepihak pemerintah, tapi akses penerbangan tidak bisa ditutup karena di Natuna belum ada laboratium tes swab, sementara spesimen swab harus cepat dikirim ke Rumah Sakit Galang.
Demikian juga pelabuhan tidak bisa ditutup karena Anambas sudah minta, kalau Natuna juga minta maka rute akan dialihkan oleh Pelni ke rute lain,” terang Aris.
Pihak PP dapat memahami penjelasan tersebut, hanya saja mereka meminta kembali agar pemerintah dapat mengambil kebijakan lain.
“Terima kasih atas penjelasannya, tapi kalau penerbangan dan pelayaran ini tidak bisa ditutup, kami minta pemerintah mengkarantina setiap orang yang datang ke Natuna selama 14 hari agar penanganan corona ini bisa lebih baik. Saya rasa pemerintah mampu melakukan ini,” tegasnya mengakhiri.
Ketua DPRD Natuna, Andes Putra meminta kepada Komisi I DPRD Natuna agar memanggil pihak pemerintah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut.
“Semua aspirasi kami terima dan ini akan segera kami sampaikan kepada pemerintah. Komisi I segera memanggil Dinas kesehatan dan Gugus Tugas untuk menyampaikan dan membahas aspirasi ini,” tutupnya.
Tampak hadir anggota DPRD Natuna dalam audensi bersama Pemuda Pancasila dan Srikandi diantaranya, Pang Ali, Daeng Amhar, Ibrahim, Husin, Hendri FN dan Erwan Haryadi.
(Red/Pohan)
