Jakarta – Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat sejumlah jenderal Polisi dan TNI untuk mengisi posisi sejumlah komisaris di BUMN menuai kritikan.
Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi N Haroen SH mengatakan, pengangkatan sejumlah jenderal Polri-TNI duduk di jajaran komisaris BUMN itu kurang etis. Bahkan, Naldi menyebut langkah Erick itu menunjukkan sikapnya yang kurang profesional.
“Kita harus lihat fungsi daripada komisaris di BUMN. Fungsi komisaris adalah mengawasi kinerja jajaran Direksi di BUMN itu. Kalau orang yang ditempatkan disitu tidak pada bidangnya buat apa,” kata Naldi Minggu 14 Juni 2020.
Naldi melanjutkan, posisi komisaris biasanya dijadikan “bahan bacakan” sejumlah orang dan upaya balas budi. Sehingga, kata dia, jika yang duduk di komisaris bukan profesional dibidangnya maka mereka harus bekerja mempelajarinya dari awal.
“Posisi komisaris itu biasanya hanya untuk balas budi. Saya tidak tahu, apa maksud Erick Thohir mengangkat jenderal Polri-TNI aktif sebagai komisaris. Hanya Erick Thohir dan Tuhan yang tahu,” ucap Naldi.
Naldi mengingatkan, agar Eerick Thohir bekerja secara profesional sebagai menteri BUMN. Sebab, lanjut Naldi, sebagai seorang pengusaha sekelas Erick pasti tahu betul dalam melakukan managemen di suatu perusahaan.
“Ingat BUMN ini bukan milik pribadinya. BUMN ini adalah milik negara. Jadi harus benar-benar amanah dalam mengelolanya,” ujar Naldi.
Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini menegaskan, jika pengangkatan sejumlah jenderal Polri-TNI itu bukan dibibangnya maka sama saja saja mempelajari hal-hal yang baru.
“Saya kira bisa saja dengan masuknya jenderal itu bisa mendongkrak BUMN yang kebanyakan merugi. Akan tetapi prosesnya lama. Karena mereka harus belajar dari awal,” ucap Naldi.
Saat ditanya apakah pengangkatan jenderal Polri-TNI itu adalah upaya ancang-ancang Erick Thohir untuk maju menjadi calon presiden tahun 2024 nanti. Naldi menegaskan, dirinya tidak mau berandai-andai.
“Saya tidak tahu soal itu. Saya hanya kritisi soal sikap Erick yang kurang profesional saja. Sekali lagi, maksud Erick Thohir mengangkat jenderal Polri-TNI hanya dia dan Tuhan yang tahu,” pungkas Naldi Haroen.
Sebelumnya, Erick Thohir mengangkat sejumlah jenderal polisi dan TNI untuk mengisi posisi sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara. Erick mengatakan mengangkat mereka karena ada kebutuhan organisasi.
“Ini balance saja, sama juga di Kementerian BUMN, background saya entrepreneur dan dua Wamen saya perbankan. Tapi deputi saya ada yang backgroundnya hukum, ada juga yangbackgroundnya keuangan dari sektor swasta. Ini balance yang baik,” kata Erick dalam konferensi video, Jumat, 12 Juni 2020.
Seperti diketahui, Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
Dilain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.
Anggota militer maupun penegak hukum lain yang menjabat posisi di BUMN misalnya Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin. Selain di perseroan, perwira tinggi TNI ini juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Di perusahaan yang sama pun ada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari yang menempati posisi komisaris.
(red/Tanto)
