Batam – Minimnya anggaran dan perhatian dari Pemerintah Daerah guna menunjang operasional Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batam,sehingga dimungkinkan akan terancam tutup.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Batam Nuryanto, SH,MH saat menerima Audensi Pengurus PMI Kota Batam, diruang rapat Pimpinan, Senin, 31/8/2020.
Nuryanto mengaku sangat malu dan ‘tersentil’. Mengingat peran dari PMI ini sangat besar dan strategis dalam penyelamatan jiwa masyarakat di Kota Batam.
Namun kenyataannya, dalam proses operasionalnya malah minim anggaran dan nyaris tidak mendapatkan anggaran.
“Saya selaku, pimpinan DPRD dan bagian dari unsur Pemerintah Daerah sangat malu. Karena perannya sekaligus supportnya dalam membantu PMI ini sangat minim. Justru dikala masyarakat daerah lain berbondong-bondong memberikan perhatian atas keberadaan PMI, justru di Batam ini malah kurang,” jelasnya.
Nuryanto bersama dewan laiinya berjanji dan berkomitmen untuk membantu dan mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh Pengurus PMI Kota Batam.
DPRD Kota Batam merupakan lembaga yang bisa menganggarkan hal tersebut termaktup dalam fungsi dewan. Pihaknya juga akan mengajak duduk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk membicarakan hal tersebut.
“Nantinya kita akan duduk bareng bersama Pemerintah Daerah, agar kegiatan operasional penyelenggaraan dan kegiatan oleh PMI Batam bisa berjalan dengan baik dan maksimal,” terangnya.
Ditempat yang sama Ketua PMI Kota Batam, Sri Sudarsono menyampaikan kebutuhan total dana operasional dalam setahunnya mencapai Rp2,5 Miliar membuat PMI Batam ‘Ngos-ngosan’ dan terancam ‘gulung tikar’karena perhatian dari pemerintah tidak ada dan nyaris diabaikan.
“Dalam setahun, setidaknya PMI Kota Batam membutuhkan dana untuk operasional mencapai Rp2,5 Miliar. Dimana dari jumlah tersebut terbagi dua. Yakni untuk Bank Darah dan memenuhi kinerja di PMI Batam sendiri,” jelas Sri Soedarsono saat Audensi dengan Ketua DPRD Kota Batam.
Pihaknya juga menambahkan, PMI Kota Batam sudah berdiri sejak 32 tahun silam belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerahnya masing-masing. Baik dari Provinsi aupun Kota dan Kabupaten.
“Selama kita berdiri sejak 32 tahun, PMI Batam belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah. Baik dari Kota maupun Provinsi Kepri. Untuk itu, kehadiran kami mencoba untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Ketua DPRD Batam agar kiranya bisa diperjuangkan,”jelasnya.
Ia pun berharap, dengan adanya bantuan dari Pemerintah Daerah kiranya bisa memunculkan semangat baru dari seluruh personel PMI di Batam. Sehingga proses pelayanan bisa lebih maksimal.
“Harapan terbesar kami adalah, apa yang kami sampaikan disini bisa didengarkan langsung oleh Pemerintah Daerah. Sehingga semangat teman-teman yang sebelumnya ‘kembang-kempis’ (gajinya) bisa kembali lagi,” jelasnya.
(red/Humas DPRD Batam)
