Anhar Nasution: Salah, Jika BPOM Halangi Peredaran Ivermectim

0
722

Jakarta –  Mantan anggota Komisi III DPR RI Anhar Nasution mendesak Menteri BUMN Erick Thohir, Menkes RI Budi Gunawan Sadikin dan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan investigasi total terhadap oknum BPOM yang diberitakan memblokir gudang PT. Harsen.

Pemblokiran gudang itu, konon katanya berkaitan dengan penghentian beredarnya Ivermectim yang saat ini sedang dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai senjata pamungkas melawan Covid-19.

“Terlepas dari pembuktian, bahwa Ivermectim masih simpang siur terkait manfaatnya secara klinis dalam menyembuhkan penderita suspek Covid 19, namun berbagai belahan dunia telah memperlihatkan secara nyata manfaat Ivermectim. Ternyata manjur bagi penyembuhan virus Corona bahkan klaster Delta yang sedang berjangkit saat ini,” kata Anhar Jumat 2 Juli 2021.

Agar tepat sasaran, berdayaguna dan berdaya manfaat, menurut Anhar, kehadiran Ivermectim harus disertai dengan sosialisasi. Sehingga masyarakat benar- benar mendapat manfaat terbaik.

Ketua umum LSM FAKTA (Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan) ini mengingatkan, masyarakat tetap bergembira dan optimis agar imunitas tubuh meningkat.

Pasca dideklarasikan oleh Menteri BUMN bahwa Ivermectim adalah obat rakyat dan murah yang mampu diandalkan melawan Covid-19. Maka kehadiran Ivermectim membuat optimisme dan gairah kegembiraan masyarakat terlihat meningkat menyambut kehadiran Ivermectim termasuk kami sekeluarga.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan sungguh-sungguh selaku masyarakat yang keluarga kami juga banyak terkena Covid-19, meminta kepada bapak Menteri BUMN, Menteri Kesehatan dan Kapolri, untuk segera mengambil tindakan tegas dan keras.

“Melakukan investigasi dan penyelidikan yang mendalam. Ada apa dibalik pemblokiran gudang PT. Harsen dan menyetop peredaran Ivermectim sebagai obat murah yang terjangkau seluruh masyarakat,” jelasnya.

Kata dia, dugaan adanya mafia obat obatan ditengah wabah Covid-19 harus segera dibongkar. Karena kesehatan masyarakat haruslah menjadi utama dan terdepan dilakukan pemerintah.

“Jangan sampai terjadi tebang pilih. Kita melihat berbagai obat, kosmetik dan vitamin suntik pemutih yang dapat mengganggu kesehatan pemakainya, tanpa izin edar Kemenkes dan registrasi BPOM masih dapat beredar. Namun Ivermectim yang dibutuhkan malah seakan dihalangi sampai ditangan rakyat,” demikian Anhar menyesalkan.

Penulis : Tanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here