Sumbawa – Surat Terbuka Warga Tambak Sari Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat minta agar Pemerintah ikut serta Mediasi Konflik Agraria dengan Perusahaan Petambak Udang.
Komunitas TIR UPT. Tambak Sari, Seteluk Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, ingin mendapat keadilan dari konflik Agraria antara Warga Masyarakat TIR Trans dengan Perusahaan Pembudidaya Petambak PT. SAJ, PT. BHJ, PT. Bank Harga, tulis release yang diterima media www.batamtimes.co Selasa, (15/2/2022).
Kepada Yth.
1. Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia (Presiden RI).
2. Bapak Dr. H. Zulkieflimansyah, MM, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
3. Bapak Dr. H. Musyafirin, MM, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
4. Bapak Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd, Menteri Pedesaan dan Desa Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT).
5. Bapak Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).
6. Bapak Jenderal Moeldoko, Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia (KSP).
7. Bapak Sofyan A Djalil, SH, MA, MALD, Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
8. Ibu Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).
9. Bapak Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
10. Bapak ST. Burhanuddin, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
11. Bapak Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
12. Bapak Pimpinan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).
13. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
14. Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
15. Bapak – Bapak Ketua Umum Partai Politik Seluruh Indonesia
di
Tempat
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sehat
Melalui Surat terbuka ini, kami komunitas TIR UPT. Tambak Sari, Seteluk Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, ingin mendapat keadilan dari konflik Agraria antara Warga Masyarakat TIR Trans dengan Perusahaan Pembudidaya Petambak PT. SAJ, PT. BHJ, PT. Bank Harfa. Selama ini menguasai Lahan Usaha warga Masyarakat TIR Trans sejak masa rezim Soeharto hingga sekarang.
Maka melalui surat terbuka ini, Kami Warga Trans yang tergabung dalam Komunitas Warga Trans berharap kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi NTB, Presiden Republik Indonesia, Kementerian, Lembaga Negara, bahwa kami menuntut solusi secara berkeadilan dan definitif agar warga tenang dalam berusaha, bersosial dan ekonomi atas lahan tersebut. :
Kami warga komunitas TIR Trans berharap agar dapat memediasi antara stakeholder yang bersengketa supaya masalah ini tidak menjadi berkepanjangan. Sekaligus mendapat solusi yang baik menguntungkan masyarakat.
Kami butuh dan harapkan, Pemerintah, kementerian, lembaga negara segera fasilitasi Mediasi yang diperintahkan oleh Dirjen PKTrans, untuk mengundang seluruh pihak terkait.
Kami minta Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), untuk mencabut ijin Operasional PT. Bumi Harapa Jaya (PT. BHJ), karena lahan tersebut, sejak dahulu era rezim Soeharto hingga sekarang sudah dalam sengketa konflik agraria antara Warga dan Korporasi.
Kami butuh pendampingan hukum dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada dimanapun, untuk menempuh jalur hukum penuntutan di PTUN karena permasalahan ini perlu penyelsaian secara sistemik. Dipandang perlu melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian NTB, Kejaksaan RI NTB dan lembaga penegak hukum lainnya.
Demikian Surat terbuka ini, semoga dapat menjadi pertimbangan semua pihak
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
TTD
PENGURUS
Komunitas TIR Trans Seteluk UPT. Tambak Sari Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
(red/bud)
