Natuna – Batamtimes.co – Pemerintah daerah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menggelar rapat pertemuan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna dan sejumlah instansi terkait.
Di gelar di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (23/6/2022).
Membahas soal kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan yang kerap dikeluhkan para nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, saat memimpin rapat menuturkan bahwa rapat ini sengaja digelar untuk menjawab keresahan masyarakat dan mencari solusinya akan kelangkaan BBM solar bersubsidi bagi nelayan.
” Hari ini kita hadir bersama-sama untuk mencari solusi terbaik, soal kelangkaan solar ini,” sebut Boy mengawali rapat.
Oleh sebab, sambung Boy, kami ingin mendengar secara langsung dari beberapa pihak khususnya nelayan apa yang terjadi dilapangan.
Namun, kata Boy, terkait kelangkaan solar ini, pemerintah daerah sudah mengirim surat penambahan kuota kepada pihak Pertamina
agar kebutuhan akan BBM dapat terpenuhi, terangnya.
Sementara itu, Menurut Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri menjelaskan, kelangkaan BBM solar bersubsidi terjadi disebabkan pendistribusian yang tidak tepat sasaran akibat kurangnya pengawasan.
” Bukan, masalah kuota, tapi penyaluranya tidak tepat, sasaran” tegas Hendri.
Lebih jauh, Hendri mengatakan banyak dari para penyalur ini malah menjual minyak kepada kalangan lain seperti industri maupun kapal kargo, makanya solar bersubsidi ini jadi langka.
Padahal, kata Hendri lagi, solar itu dikhususkan untuk nelayan, akibatnya saat ini nelayan kesulitan mendapatkan solar untuk melaut.
Selain permasalahan BBM solar bersubsidi langka yang dialami nelayan, juga sulitnya pengurusan rekomendasi pembagian yang dikeluarkan dari pihak kecamatan.
Hendri berharap, kepada pemerintah proses pemberian rekomendasi bukan berdasarkan permintaan, tapi menggunakan perhitungan seberapa kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan mesin operasional yang diberikan.
Fungsi pengawasan juga diperketat dengan melibatkan masyarakat dan aparat hukum sehingga dapat mengurangi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Camat Bunguran Timur, Hamid Hasnan mendukung fungsi pengawasan perlu ditingkatkan karena penyaluran BBM kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sehingga OPD yang mengeluarkan rekomendasi perlu hati-hati dan memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan sesuai dengan kuota dan kapasitas yang telah diberikan.
Asisten II Setda Natuna, Basri memberikan tanggapan yang berbeda, karena menurutnya, BBM solar bersubsidi tidak hanya untuk nelayan tapi juga bagi masyarakat umum.
Sehingga yang menjadi perhatiannya lebih kepada jumlah kuota atau stok BBM solar yang tersedia. Dengan stok cadangan yang banyak dapat mengantisipasi kelangkaan solar.
Namun, lanjutnya, mungkin yang perlu di ketahui berapa kebutuhan kuota kabupaten di masing-masing kecamatan yang diperlukan.
Untuk memenuhi kebutuhan nelayan, transportasi umum, dan transportasi laut yang menggunakan BBM solar baik subsidi maupun industri, sehingga kelangkaan solar ini bisa diatasi, jelasnya.
(Pohan)
