Jakarta – batamtimes.co – KPK sudah bertransformasi tidak lagi fokus berantas korupsi tapi sudah jadi semacam “Komisi Politik Kekuasaan”. Tugasnya menjaga kesinambungan kelompok status quo.
Sindiran tajam terhadap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang diplesetkan jadi “Komisi Politik Kekuasaan” itu disampaikan Adhie M Massardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB).
Adhie menyatakan hal itu merespon pernyataan Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur yang mengatakan akan memanggil Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar terkait isu korupsi pengadaan sistem proteksi TKI yang pernah mencuat pada 2012.
“Bayangkan, isu 11 tahun lalu baru direspon KPK sekarang, setelah Muhaimin, ketum PKB itu, akan ditetapkan sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Anies Baswedan, bakal capres dari kubu non-Joko Widodo,” kata Adhie.
Sebagaimana kita ketahui, KPK dikabarkan juga sempat diarahkan untuk menersangkakan Anies Baswedan padahal tak ada bukti kuat untuk itu. Konon gegara enggan mentersangkakan Anies, Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Prihantoro hengkang dari KPK.
Adhie meyakini, gertakan KPK mau manggil Ketum PKB Muhaimin Iskandar 100 persen permainan politik. Targetnya menggagalkan Anies Baswedan.
“Sebab jika benar-benar bisa maju pilpres berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, tokoh politik bernasab NU, Anies akan menang mudah. Bisa satu putaran jika ada tiga pasang capres/cawapres,” kata jubir Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.
Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih ini memang melihat kubu pro-status quo gentar kepada Anies Baswedan yang tampaknya nyaris tak terbendung.
“Makanya gagal menjarakan Anies lewat KPK, kini mereka ngincar siapa saja yang akan menjadi pasangan kuat Anies,” katanya.
Jauh sebelum netapkan Muhaimin Iskandar, Adhie mengaku tahu para penasihat politik senior Anies Baswedan ingin menjodohkan jagoannya dengan Khofifah Indar Parawansa, tokoh perempuan NU yang kini Gubernur Jawa Timur.
Tapi sebelum sempat dilamar jadi Anies, pertengahan Desember 2022 KPK mengirim orang untuk menggeledah kantor Khofifah, konon terkait isu korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak yang jadi tersangkanya.
“Sampai sekarang urusan penggeledahan kantor Gubernur Jatim itu gak ada juntrungannya, tapi baik Khofifah maupun kubu Anies Baswedan sudah paham untuk tidak melanjutkan pinangannya,” tutur Adhie.
“Saya kok agak yakin, kelompok pro-status quo kembali gunakan KPK untuk gagalkan tokoh NU jadi pasangan Anies Baswedan.
“Kalau ini benar, maka cara-cara brengsek macam ini untuk nyingkirkan kompetitor di luar medan pertarungan (pilpres) harus dihentikan. Ini arogansi kekuasaan, abuse of power,” kata Adhie.
Adhie mengaku sudah mencium KPK akan digunakan untuk membersihkan medan pilpres dari kandidat yang tidak disukai kelompok pro-status quo.
Makanya, awal Januari 2022, jelang masuk tahun politik, GIB mendorong KPK untuk gerak cepat meriksa rekam jejak politisi yang bakal masuk bursa capres-cawapres, termasuk Gibran dan Kaesang, dua anak Presiden Widodo. Tapi KPK kurang tanggap terhadap laporan itu.
“Jadi memang patut dicurigai tiba-tiba KPK meniupkan isu korupsi kepada kandidat capres dan cawapres tertentu, yang tidak didukung kekuasaan. Ini terlalu!” pungkas Adhie Massardi.
(Red/Adi)
