Jakarta – batamtimes.co – Ketua umum Relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran atau ReJO Pro Gibran HM Darmizal mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam memberantas judi online serta melawan kejahatan para hacker yang meretas Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2.
Diketahui, PDN Sementara 2 itu dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Darmizal mengaku, langkah Budi Arie yang merupakan rekan seperjuangannya dalam Pilpres tahun 2019 untuk kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Pilpres tahun 2024 untuk kemenangan Prabowo Gibran, sudah sangat tepat.
“Saya mendukung langkah sahabat kami Menkominfo Budi Arie untuk memberantas judi online di Indonesia. Budi yang biasa kami panggil Muni, adalah seorang patarung yang tangguh membela kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara. Dia tidak pernah ragu melaksanakan apa yang dipandangnya sebagai hal yang benar dan bermanfaat,” urainya Minggu 30 Juni 2024.
Darmizal melanjutkan, ReJO Pro Gibran komitmen untuk hadir bersama Budi Arie guna memastikan apa yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk memenangkan perang melawan judi online dan hacker yang meretas PDNS 2.
“Saya pribadi memandang Budi Arie sebagai panglima perang untuk hal tersebut dan harus didukung. Hal itu dilakukan agar pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara segera tercapai dalam waktu yang lebih cepat,” ungkap Darmizal.
Ia menerangkan, Muni merupakan sosok yang tangkas dan pekerja keras.
“Jadi, kalau ada yang meminta Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya itu saran yang tidak tepat. Saya melihat dan mengetahui kesungguhan Budi Arie dalam melakukan pekerjaannya. Dia tangkas punya endurance dan bekerja keras. Oleh karena itu, semestinya, semua orang yang merasa berkompeten dan punya keahlian dapat memberikan saran terbaik yang bisa menjadi solusi atas persoalan yang ada. Jadilah seorang yang memberi solusi agar ilmunya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” jelasnya.
Darmizal mengharapkan pihak-pihak yang meminta Budi Arie untuk mundur dari jabatannya untuk berhenti menggaungkan hal tersebut. Pemerintah perlu kritik dan butuh kehadiran tokoh yang kritis pemberi vitamin dan pengawasan. Seperti kurang kerjaan saja dan nir manfaat saat ini menjadi propaganda, copot, pecat, mundur dan lain sebagainya.
“Karena pengangkatan dan pemberhentian seorang Menteri adalah hak prerogatif presiden. Biarlah presiden Jokowi yang menilai sendiri,” ucap Darmizal.
Dirinya juga mendukung langkah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas sejak 20 Juni lalu.
“Biarkah BPKP melakukan auditnya secara menyeluruh. Apakah ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau tidak itu menjadi wewenang BPKB untuk mengaudit,” pungkas Darmizal.
(Red/Tanto)
