Jakarta – batamtimes.co – Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus Anggota LKS Tripartit Nasional Arnod Sihite mengapresiasi keputusan pemerintah menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.
Apalagi keputusan tersebut diumumkan sendiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Presiden.
“Kami apresiasi keputusan ini tentu saja membuktikan Presiden punya sensitivitas tinggi pada persoalan kesejahteraan buruh di negara ini. Makin bagus lagi apresiasi kami karena ini disampaikan langsung oleh Presiden. Kalau sebelumnya hanya oleh Menaker kali ini Presiden sendiri itu sesuatu yang luar biasa,” ungkap Arnod kepada wartawan, Sabtu (29/11/2024).
Kata Arnod, sebagai anggota tripartit nasional pihaknya merasa gembira adanya keputusan tersebut.
Bahwa sebelumnya yang diperjuangkan
kenaikan UMP 2025 sebesar 10 persen tetapi Presiden menaikkan 6,5 persen artinya Presiden punya sensitifitas tinggi terhadap buruh dan dapat memahami kebutuhan buruh. Ini sangat bersejarah juga karena baru pertama kali setelah kita Merdeka Presiden langsung yang umumkan,” kata Arnod.
Bahwa sebelumnya yang diperjuangkan kenaikan UMP 2025 sebesar 10 persen tetapi Presiden menaikkan 6,5 persen artinya Presiden punya sensitifitas tinggi terhadap buruh dan dapat memahami kebutuhan buruh. Ini sangat bersejarah juga karena baru pertama kali setelah kita Merdeka Presiden langsung yang umumkan,” kata Arnod.
“Lebih dari itu kami harapkan juga untuk upah minimun sektoral propinsi maupun upah minimun sektoral kabupaten kota yang akan dirumuskan oleh dewan pengupahan provinsi maupun dewan pengupahan kabupaten atau kota, kita tunggu juga Kepmenaker. Itu yang juga ditunggu oleh para pekerja di seluruh Indonesia,” pungkas Arnod.
Selanjutnya KSPSI di bawah Yorrys Raweyai berharap agar kebijakan lainnya seperti PPN yang akan naik menjadi 12 persen agar ditinjau kembali agar daya beli membaik di sisi lain dunia usaha juga tidak terbebani mengingat kondisi perekonomian masih landai.
(Red/Adi)
