Batam – batamtimes.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau secara resmi menetapkan Ansar Ahmad sebagai Gubernur dan Nyanyang Haris Pratamura sebagai Wakil Gubernur untuk periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Sidang Kedua dan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, yang berlangsung di Balairung Raja Khalid, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (15/1/2025 ).
Keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemilihan kepala daerah yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, di mana pasangan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura meraih 450.109 suara.
Wakil Ketua II DPRD Kepri, Dr. T. Afrizal Dachlan, yang memimpin sidang, menyatakan bahwa DPRD segera mengirim surat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan pasangan ini secara definitif.
“Kami berharap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik, membawa perubahan positif, serta menjadikan Kepulauan Riau lebih maju dan sejahtera,” ujar Afrizal Dachlan.
Afrizal juga memberikan apresiasi kepada KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), aparat keamanan, serta masyarakat Kepulauan Riau atas kelancaran proses pemilu. Ia menilai keberhasilan ini berkat kerja sama yang solid antara semua pihak.
Bahas Tata Ruang untuk Kepri
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD juga membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau. Ranperda ini bertujuan mengatur sinergi antara tata ruang provinsi, kabupaten/kota, dan kebijakan nasional untuk pengembangan kawasan strategis, termasuk Batam, Bintan, dan Karimun.
Fokus RTRW adalah pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata berbasis ekonomi biru. Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya keselarasan tata ruang guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengharapkan dukungan DPRD dalam mencermati dan menyepakati substansi Perda ini agar dapat membawa kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” kata Ansar Ahmad.
Rencana ini akan dibahas lintas sektor di tingkat pusat untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Dengan kerja sama pemerintah dan DPRD, diharapkan Kepulauan Riau dapat menjadi provinsi yang lebih hebat, maju, dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
Penulis : Samsul
Editor : Pohan
