batamtimes.co,Jakarta-Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta kalangan perbankan ikut menyukseskan program Sejuta Rumah dengan membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.
“Kami tidak hanya berharap dari para pengembang yang membangun rumah bersubsidi, tapi juga pada perbankan, sehingga mempermudah masyarakat memiliki rumah dengan kredit pemilikan rumahnya,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin melalui siaran pers, Jumat, 4 Maret 2016.
Menurut Syarif, skema kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang dilaksanakan Kementerian bekerja sama dengan beberapa bank nasional dan bank pembangunan daerah (BPD) dapat mendorong masyarakat memiliki rumah, khususnya rumah bersubsidi dari pemerintah.
“KPR FLPP ini harus kita sosialisasi bersama-sama, agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan berbagai kemudahan yang ada dari pemerintah. Apalagi, dalam penyalurannya, BPD ikut dilibatkan,” ucap Syarif.
Syarif berujar, kementeriannya terus mendorong sosialisasi KPR FLPP melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), agar lebih mudah diketahui dan dipahami masyarakat luas. Kerja sama ini dilakukan agar KPR FLPP bisa diakses masyarakat dari berbagai bank dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Silakan bagi masyarakat di daerah yang ingin menggunakan KPR FLPP untuk membeli rumah bersubsidi bisa mendatangi bank-bank yang telah bekerja sama dengan PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BPD di daerah juga harus lebih proaktif dalam menginformasikan program KPR FLPP ini,” tuturnya.
Ada sepuluh bank nasional yang menjadi bank pelaksana KPR FLPP, yaitu BTN, BTN Syariah, BRI, BRI Syariah, Artha Graha, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BNI, Bukopin, dan Bank Mayora.
Selain itu, program ini didukung 15 bank pembangunan daerah (BPD) , antara lain BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Utara Syariah, BPD Nagari, BPD Riau Kepri, BPD Sumsel dan Bangka Belitung, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Nusa Tenggara Timur, dan BPD Papua.(tem/net)
