Batamtimes.co Natuna
Rencana pemerintah melakukan eliminisi penyakit campak measles Rubella melalui imunisasi menuai polemik. Status vaksin yang belum terverifikasi halal membuat masyarakat ragu.
Di Natuna khususnya kampanye sosialisai pemberian imuniasi MR telah dilakukan. Namun pelaksanaannya terpaksa ditunda.
Pasalnya, beberapa tokoh agama masyarakat masih meragukan vaksin Measles Rubella (MR) yang diimpor PT. Biofarma tersebut, terkait uji laboratorium dan persoalan belum adanya sertifikasi halal vaksin rubella dari MUI pusat.
Kepala Dinas Kesehatan Rizal Rinaldy dikonfirmasi Jumat malam (03/08/2018) pukul 20,33 wib lewat WatsApp miliknya, terkait penolakan tokoh masyarakat terhadap kampanye imuniasi Measles Rubella (MR) pihaknya enggan berkomentar.
” Biar Kementerian kesehatan aja yang menanggapi, ” ujarnya.
Namun pada akhirnya, dinas kesehatan pada Sabtu pagi (04/08/2018) pukul 08,04 wib kadiskes Natuna resmi mengeluarkan surat edaran kepada kepala Puskesmas sekabupaten Natuna.
Menindaklanjuti hasil pertemuan antara MUI Pusat, Kemenkes RI dan PT. Biofarma selaku pengimpor vaksin MR pada tanggal 3 Agustus 2018 dan berdasarkan Konsultasi dan arahan dari Bapak Bupati Natuna.
Maka diambil keputusan untuk “MENUNDA Kampanye dan Introduksi Vaksin MR di Kabupaten Natuna sampai ada keputusan dari Menteri Kesehatan dan fatwa MUI Pusat mulai hari ini, Sabtu, 4 Agustus 2018 s.d waktu yg ditentukan kemudian.
Sebelumnya, Kadis kesehatan di salah satu media Online yang dilangsir mengatakan, pelaksanaan suntik campak dan Rubella di Kepri khususnya di Natuna, merupakan tahap kedua. Pertama di Jawa, kedua diluar Jawa. Kegiatan ini serentak dilaksanakan di Kepri, berdasarkan surat edaran, ucapnya .
Menurut Rizal Rinaldi, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 bulan di seluruh Desa yang ada di Natuna. adapun sasarannya, adalah Anak berusia 9 bulan hingga 15 tahun.
Dinas Kesehatan Natuna mengatakan pihaknya menunda pelaksanaan imunisasi hingga menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait kehalalan vaksin dan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
(Red/Pohan)
