Batamtimes.co – Natuna – Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri, Dr. Asri Agung Putra, SH.MH, memberikan ceramah hukum kepada pejabat daerah, anggota DPRD Natuna dan para Kepala desa. Di gelar Gedung Sri Serindit Jalan Yos Sudarso Ranai, Natuna, Kepri, pada Selasa (30/10/2018) sore.
Asri Agung, menegaskan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan. Salah satunya adalah Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4)
“Terobosan TP4 itu selama ini telah optimal dilakukan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Meskipun belum populer, namun hasilnya cukup baik ,” katanya.
Sebagai institusi hukum di Kejaksaan mempunyai beban moral dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum. Jika, tersangkut masalah hukum, bukan membanggakan. Namun, suatu kesedihan membuat kesusahan bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain.
Kejaksaan, akan melakukan dua sisi pendekatan. Preventif dan Represif. Untuk itu Kejaksaan akan mengedepankan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D).
Menurut Asri, dua komponen pemerintahan dan penyelenggaraan harus berjalan secara simultan, tidak bisa dipisahkan harus baik (Good) dan baru bersih (Clean) merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaran pemerintah yang baik.
Namun, Kajati Kepri berkeyakinan untuk membangun tatanan pemerintahan yang baik. Eksekutif dibawah pengawasan legislatif sudah lebih memahami. Bagaimana membangun system pemerintahan yang baik. Terbukti Natuna sudah memperlakukan system E- Budgeting, E-Goverment, termasuk pelelangan Electronic agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
” Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kita semua, dengan maksud, jika terjadi penyimpangan dibelakang hari tidak ada rasa penyesalan. Sebab kita sudah pernah mengingatkan, agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, tegas Asri
Asri memaparkan untuk mencapai pemerintah yang bersih dan baik terdapat azas-azas yang harus diperhatikan yakni, azas kepastian hukum. Semua pelaksanaan kegiatan tidak boleh gambang harus ada patokanya atau kepastian. Kemamfaatan dapat diukur dan ada parameternya.
Ketidak ada berpihakan, jangan mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok. Pencermatan dan tidak menyalahkan kewenangan. Keterbukaan, tidak ada yang ditutup – tutupi lebih mengutamakan kepentingan umum dan pelayanan yang baik, papar Kejati Kepri dihadapan ratusan peserta ceramah hukumnya.
Kajati Kepri, yakin dan percaya kesemua ketentuan tersebut dapat dilaksanakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Natuna, namun tidak semudah membalik telapak tangan, ucapnya.
Asri Agung Putra, salah satu jaksa terbaik pernah menyabet gelar Asisten Tidak Pidana Umum (Aspidum) terbaik 1 se-Indonesia ini mengungkapkan, permasalahan penyalahgunaan kewenangan banyak ditemui dilapangan.
lebih mengutamakan kewenangan untuk kepentingan tertentu, dengan mengabaikan norma-norma atau ketentuan yang ada. Akibat, lebih mementingkan kewenangan, maka terjadilah penyalahgunaan kewenangan.
Dia selalu mengingatkan institusinya untuk bertindak elegan, jika mau ditangkap atau dijadikan tersangka yang bersangkutan tak perlu tahu, terangnya.
” Jaksa itu harus proporsional dan profesional, bukan arogansi yang ditonjolkan, tetapi harus dilayani dengan baik termasuk calon tersangka. Saya berpesan, jika ada ditemukan Jaksa ” Nakal” laporkan saja kekomisi Kejaksaan RI, pintanya.
Dia berharap pada peserta untuk bisa berubah, tidak melakukan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Agar kita bisa terhindar dari permasalahan hukum itu sendiri, imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Bupati Natuna seusai menghadiri ceramah hukum dari Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri, Asri Agung Putra, sangat menyambut baik wejangan yang disampaikan Kajati Kepri.
Untuk dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, sebab hal itu sejalan dengan Nawacitanya Presiden Jokowi.
” Kami siap melakukan dan menciptakan pemerintah yang bersih, mulai dari perencanaan yang baik untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum demi terwujudnya pemerintahan baik diwilayah perbatasan ini,” tandas Hamid Rizal.
(Red /Pohan)
