batamtimes.co,Karimun-Laskar Melayu Bersatu berpendapat upaya pemerintah menekan penyelundupan narkoba melalui daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) perlu dibicarakan dengan Malaysia.
“Pemerintah perlu lakukan pembicaraan bilateral dengan negara serumpun Malaysia, karena ada kesan narkoba begitu mudahnya keluar dari negara itu dan masuk ke Indonesia melalui Provinsi Kepri,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Laskar Melayu Bersatu (LMB) Provinsi Datuk Panglima Azman Zainal di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Minggu.
Menurut Azman Zainal, pembicaraan antara pemerintah dengan negara jiran itu sangat mendesak, mengingat makin maraknya penyelundupan narkoba melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, terutama di Batam, Tanjung Balai Karimun dan Tanjungpinang.
Badan Narkotikan Nasional (BNN) maupun aparat penegak hukum di Provinsi Kepri, seperti kepolisian, Bea Cukai dan lainnya, menurut pandangan khalayak sudah cukup intensif mencegah masuknya narkoba melalui para penumpang dari Kukup atau Stulang Laut, Malaysia.
Berdasarkan pengamatannya, petugas Bea Cukai di Pelabuhan Internasional Batam Center, Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun atau Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang cukup sering mengamankan penumpang dari negara jiran itu karena membawa narkoba jenis sabu-sabu atau ekstasi.
“Bahkan, pekan lalu. Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menangkap penumpang berkewarganegaraan Malaysia karena membawa 2.979 butir ekstasi. Bayangkan berapa banyak pemuda kita yang jadi korban, jika ekstasi sebanyak itu lolos dari pemeriksaan di pintu masuk,” kata dia.
Dia juga mendesak Kementerian Luar Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Malaysia, agar aparat di negara itu tidak “berat sebelah” dalam mengawasi penumpang maupun barang-barang yang keluar masuk melalui pelabuhan-pelabuhan resmi.
“Selama ini, kalau kita masuk ke pelabuhan mereka (Malaysia-red), semuanya dicek dan diperiksa ketat. Tapi bagi warga negara itu keluar leluasa membawa narkoba melintasi perbatasan menuju Provinsi Kepri. Beda dengan kita, kadang pengawasan terlalu longgar karena terlalu menghargai tamu negara,” tuturnya.
Pemerintah, lanjut dia, sudah seharusnya menugaskan duta besar dan konsul di Malaysia untuk melobi Malaysia agar mengawasi ekstra ketat setiap penumpang yang berangkat maupun datang, tanpa terkecuali.
“Kalau ini tidak segera kita lakukan, daerah perbatasan seperti Kepri akan terus menjadi sasaran empuk sindikat narkoba antarnegara,” kata dia.
Dia mengatakan, selain melibatkan warga negara asing, penyelundupan narkoba dari Malaysia juga dilakukan warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka tergiur upah yang besar, sementara mereka merasa tidak adanya hukuman yang tinggi bagi pembawa atau kurir narkoba.
“Itu baru narkoba yang diselundupkan melalui pelabuhan resmi. Lalu bagaimana lewat pelabuhan tidak resmi yang jumlahnya jauh lebih banyak dan tidak ada pengawasan?” katanya.
“Saya berharap sangat kepada Malaysia selaku negara serumpun yang sama, tidak seharusnya membiarkan lolosnya narkoba yang merusak bangsa Indonesia, negara kita penduduknya sama-sama mayoritas Islam, dan memiliki ajaran agar tidak membawa mudharat kepada sesama,” kata Azman Zainal.
