Batamtimes.co – Natuna –
Kunjungan kerja Menteri Susi Pudjiastuti dan Sekretaris (Sekjend) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo, didampingi Zulfikar Mochtar dan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal serta FKPD, acara peresmian SKPT dan uji coba aplikasi Nelayan Nusantara di wilayah Perbatasan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat lampa, Natuna, Kepri, pada Rabu (20/03/2019) sekira pukul 11.15 Wib.
Di acara tersebut Menteri Susi Pudjiastuti diwakili Sekjen KKP Nilanto Perbowo, memaparkan, keberadaan pulau-pulau kecil diwilayah perbatasan memiliki potensi yang luar biasa, salah satunya Kepulauan Natuna juga kawasan strategis sebab berbatasan dengan negara tetangga merupakan garda terdepan NKRI.
Untuk menunjukkan negara hadir dikawasan perbatasan masa pembangunan jangka menengah periode 2015 – 2019 kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas utama untuk dibangun dan kembangkan dimulai dari wilayah pesisir.
” Presiden Jokowi telah merancang sembilan agenda prioritas pembangunan Nasional lebih dikenal Nawa Cita. Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dimana Nawacita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
Untuk mendukung Nawacita tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pusat bisnis kelautan dan perikanan mulai dari hulu dan hilir berbasis kawasan diwilayah Pulau-pulau kecil di perbatasan,” terang Nilanto.
Dia menegaskan sampai tahun 2018 sebanyak 12 SKPT sudah siap dioperasikan yakni, Natuna, Nunukan, Biak Numfor, Talaud Morotai, Mentawai, Merauke, Mimika, Sabang, Rote Ndao, Sumba Timur dan Saumlaki.
” Pada hari ini kita berkumpul di SKPT Natuna telah berhasil kita bangun bersama, yang sangat megah ditengah dan panorama alamnya yang indah menjadi sentra KKP baru diwilayah perbatasan”, ujarnya.
Menurut Nilanto setelah SKPT dibangun nan megah ini yang teramat penting adalah operasionalnya yang optimal, sejak dijalankan bulan Juli 2017 hasilnya terus menunjukkan peningkatan.
Total produksi ikan hasil tangkapan nelayan Natuna di SKPT hingga bulan Desember 2018 mencapai 1.361 ton dengan nilai sekitar Rp. 34 Milyar, sebut Nilanto.
Sementara total investasi anggaran APBN telah digulirkan pemerintah pusat melalui KKP untuk.SKPT Natuna TA 2015-2018 mencapai 212,2 Milyar, didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 8,6 Milyar dan DAK Kabupaten Natuna mencapai 18,7 Milyar.
Dukungan anggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan insfrastruktur, sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan di pelabuhan Selat lampa dan pengembangan kapasitas untuk para nelayan Natuna.
Hal ini juga sebagai tindak lanjut peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang rencana aksi percepatan pembangunan industri Perikanan Nasional. Selain itu SKPT juga mendapat banyak dukungan dan sinergi dari kementerian dan lembaga sebagai bukti Nawacita Presiden Jokowi ada di perbatasan NKRI.
Beberapa diantaranya yakni, Kementerian PURR pembangunan akses jalan ke lokasi SKPT dari Ranai menuju Selat lampa, kementerian ESDM bentuk pasokan BBM untuk nelayan (subsidi dan komersil) dari Pertamina dan suplai listrik dari PLN, Kemenkominfo dalam bentuk dukungan penyediaan fasilitas dan penguatan askes telekomunikasi (internet).
Kemenperhub dukungan transportasi distribusi pemasaran hasil perikanan Natuna melalui Tol laut, kementerian BUMN dukungan kegiatan pemasaran hasil perikanan Natuna melalui peran perum Perikanan Indonesia (Perindo) dan perbankan untuk.nelayan dilokasi SKPT Natuna.
Kata Nilanto, acara pada hari ini merupakan salah satu wujud nyata dari sinergi yang baik antara KKP dan kementerian juga lembaga, khususnya Kemenkominfo, kita dapat melakukan video Conferense (Vicon) serta dapat menggunakan aplikasi Nelayan Nusantara, Aruna dan qasir karena dukungan akses telekomunikasi dan aplikasi dari Kemenkominfo, paparnya.
Dia berharap untuk meningkatkan produksi ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya dengan mengarahkan kapal-kapal ikan izin provinsi dan pusat yang beroperasi di perairan WPP 711 (Natuna Utara).
Selain itu kunjungan kerja KKP tersebut dilaksanakan pula penandatanganan naskah perjanjian hibah barang milik daerah dari Pemkab Natuna kepada kementerian KKP berupa dermaga pelabuhan di desa Tanjung Kumbik, Kecamatan Pulau Tiga senilai Rp. 2,74 Milyar sebagai bentuk dukungan penuh Pemda Natuna untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan Natuna.
(Red/Pohan)
