“Kami ingin meniru Batam, karena di Batam pelayanannya sudah cepat dan modern.
Makanya camat saya bawa semua agar ke depan bisa lebih baik dan lebih cepat melayani masyarakat. Biar mereka bisa mengaplikasikan di Pemkab Malang,” ujar Muhammad Sanusi.
Dijelaskannya bahwa ibukota Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Kepanjen. Sebagai pusat pemerintahan baru menurutnya masih banyak kekurangan salah satunya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
“Kami ingin pelayanan publik seperti yang ada di MPP Batam. Pelayanan cepat. Oleh karena itu kami perlu studi dan mereplikasi perijinan yang ada di MPP Batam,” tuturnya yang datang ke Batam beserta istri Anis Zaidah Wahyuni Sanusi.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan ucapan terimakasih karena Pemkab Malang telah memilih Batam sebagai tempat untuk studi aplikasi MPP. Amsakar menjelaskan bahwa saat ini MPP Kota Batam sudah melayani 430 perizinan dari 33 instansi dan perbankan.
“Pelayanan perijinan ini sudah kami mulai sejak tahun 2006 diawali dengan pelayanan satu atap. Kemudian Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Saat ini Batam sudah memiliki MPP dan di sini juga bisa melayani perpanjang SIM dan menikah. Ini berhasil kami siapkan atas dorongan Menpan, Pak Azman Abnur,” jelasnnya.
Dengan telah terintegrasinya layanan perizinan melalui sistem One Single Submission (OSS) menurutnya proses perizinan menjadi lebih cepat. Percepatan proses perizinan ini menurutnya agar investasi di Batam bergerak. Sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo pelayanan perizinan harus lebih cepat dan tidak boleh bertele-tele.
“Saat ini juga sedang dilakukan pembahasan untuk mengintegrasikan pelayanan antara BP Batam dan Pemko Batam. Harapan kami semoga MPP di Kota Batam ini menjadi pemicu bagi daerah lain,” ucap suami Erlita Sari ini.
Dalam kesempatan itu Amsakar juga menjelaskan terkait pembangunan yang tengah dilakukan oleh Pemko Batam. Fokus pembangunan infrastruktur jalan perkotaan dan lingkungan. Katanya, melalui program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) Pemko Batam menggelontorkan anggaran Rp1,3 miliar untuk tiap kelurahan. Ditambah bantau dana desa dari Presiden Rp350 juta. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemko Batam juga sudah memasang tapping box di hotel dan restoran.
“Sudah ada sekitar 700 tapping box yang terpasang. Alat ini terkoneksi ke Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam,” sebutnya.
Pertemuan itu diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan dilanjutkan dengan kunjungan ke MPP Kota Batam di gedung SPC Batamcentre.(HP)
