Batam – Kebijakan pembangunan Batam harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN). Hal ini disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Batam 2021 di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/1/2020).
“Kebijakan pembangunan RI khususnya Batam harus mengacu pada apa yang menjadi visi misi Presiden. Dasarnya itu RPJMN 2020-2024. Itu yang jadi acuannya. Itu jadi landasan kita,” kata Rudi.
Menurutnya rencana pemerintah dari pusat sampai ke daerah harus menyatu. Apabila tak menyatu, bagaimana dapat membangkitkan ekonomi Indonesia. Karena bisa saja satu dengan yang lain saling bertolak belakang.
“Ke depan semua harus menyatu. Tak ada lagi ini mau A, yang itu mau B. Ke mana arah pembangunan dibawa agar pertumbuhan ekonomi bangkit,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, sambung Rudi, akan dikumpulkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan direktur-direktur di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tujuannya untuk menyatukan rencana program dua instansi yang ia pimpin tersebut.
“Bersama instansi vertikal juga akan diundang. Supaya rencana pembangunan ini betul-betul matang. Kalau sudah sejalan, perwujudan visi misi bisa lebih cepat,” kata dia.
Ia mencontohkan saat ini BP Batam sedang membangun pelabuhan laut. Lantas apa yang bisa dilakukan Pemko Batam? Misal tugasnya membangun jalan menuju pelabuhan.
Rudi mengatakan Pemko Batam memiliki anggaran sekitar Rp3 triliun. Sedangkan BP Batam berkisar Rp2,2 triliun. Apabila dua anggaran ini disatukan, pembangunan jalan bisa selesai sebelum target 2025.
“Kalau pembangunan jalan Batam sudah selesai, proses perizinan sudah mudah dan cepat, tak perlu kita promosi. Biar orang yang mempromosikan kita,” tutur Rudi.
(red/MCB)
