Batamtimes.co – Natuna – Menjelang persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di tengah Covid-19 Asisten bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Natuna Tasrif, menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) melalui Video Conference bersama Kemendagri, KPU RI dan para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Rabu (10/06/2020) pagi.
Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni menyatakan data Internasional IDEA, saat ini terdapat 65 negara yang menunda pemilu 2020.
Sementara negara yang melaksanakan pemilu sesuai jadwal 2020 terdapat 33 negara dan negara yang melangsungkan pemilu tahun 2020 periode Januari – Juni 2020 ada 16 negara.
Selain itu ada juga 21 negara yang memutuskan untuk menunda tahapan penyelenggara Pilkada 2020 termasuk Indonesia dari bulan September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 dan ada 9 negara belum menentukan waktu pelaksanaan, terakhir terdapat 2 negara yang menunda Pilkada menjadi tahun 2021.
Fatoni menjelaskan mengingat penerapan New Normal dimasa Pandemik Covid-19 ini, tentunya terdapat tantangan baru dalam pelaksanaan Pemilu Serentak.
Meski demikian, ia berharap kepada seluruh instrument pelaksanaan Pemilu agar membangun koordinasi yang lebih intens, baik ditingkat pusat sampai pada tingkat desa.
Hal ini tidak lain dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu dimasa Pandemik tidak pula menjadi halangan bagi seluruh masyarakat untuk memberikan haknya, sebagai bentuk implementasi kedaulatan berdemokrasi, ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin menuturkan dimana terdapat beberapa tantangan maupun solusi penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 ini.
Diantaranya terkait masalah anggaran yang saat ini sedang dibahas, dan berbagai persiapan pilkada serentak yang akan digelar berdasarkan aturan protokoler kesehatan.
Sedangkan masalah keamanan dan ketertiban, menurut syarifuddin dibutuhkan langkah cepat, diantaranya membahas kembali kesiapan anggaran yang harus disejalanan dengan pemenuhan fasilitas bagi menjamin kesehatan masyarakat, serta keterlibatan unsur TNI-POLRI yang akan menjadi ujung tombak pengamanan dan penertiban.
Syarifuddin juga menegaskan bahwa jaminan keselamatan bagi para perangkat Pemilu juga harus menjadi perhatian bersama, mengingat para petugas akan melakukan pelayanan dengan begitu banyak massa.
Dia berharap sosialisasi serta pendekatan persuasive harus dilakukan sejak awal, mulai dari keluarga dan Rukun Tetangga, pada prinsipnya sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penularan Covid – 19, tanpa mengurangi asas-asas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang, pungkasnya.
(Pohan/Pro-Kopim)
