batamtimes.co ,Batam – Lingga Bupati Lingga, H. Alias Wello menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menganalisa kembali mengenai kebutuhan honorer sesuai fungsinya. Hal tersebut dilaksanakan guna merasionalisasi belanja pada rencana APBD 2017.
“Jumlah ASN Kabupaten Lingga saat ini tidak rasional lagi dibanding jumlah PTT dan THL. ASN Ling mencapai sekitar 3000 orang, akan tetapi jumlah PTT dan THL sudah diatas 2200,” kata Alias Wello di Dabosingkep.
Lampu merah dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur terhadap struktur belanja pegawai Kabupaten Lingga direspon cepat.
“Kami sudah mengumpulkan seluruh SKPD dan membuat komitmen untuk mengurangi beberapa sektor belanja termasuk perjalanan dinas, serta melakukan rasionalisasi jumlah pegawai dan PTT di Lingga,” ungkap orang nomor satu di Kabupaten Lingga itu.
Rasionalisasi ini pasti akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai honorer dan PTT pada 2017 mendatang.
Namun hal itu akan cukup membantu mengurangi beban belanja gaji tenaga honorer yang mencapai angka Rp38 Miliar pertahunnya.
“Itu dana yang besar, sementara kita lihat sektor pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan juga belum maksimal,” sebut Awe.
Pemborosan belanja gaji tenaga honorer yang tidak tepat sasaran tersebut nanti bisa dimanfaatkan untuk program yang lebih menyentuh kepada masyarakat, misalnya dunia pendidikan dan kesehatan gratis.
“Rasionalisasi ini bukan seperti kebijakan yang tidak populer. karena kalau betul-betul kita pahami bersama, kontrak THL itu merupakan kontrak tahunan, bisa diperpanjang dan bisa tidak. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, jadi jangan salah artikan,” ungkap Awe
Dasar pemerintah tidak memperpanjang kontrak sejumlah honorer di tahun 2017 mendatang, bisa saja karena beban kerja yang sudah berkurang atau hal lainnya
“Tidak mungkin orang yang bekerja satu bulan harus kita bayar gajinya selama 12 bulan kan. Jadi pasti akan ada pengurangan jumlah honorer pada tahun 2017 mendatang. Tapi kami belum tahu jumlahnya, tergantung kebutuhan masing-masing SKPD lah,” tuturnya.
Terkait dampak yang ditimbulkan dari rasionalisasi tersebut, Awe sudah berfikir serta di pertimbangkan bersama jajaran SKPD.
Penghematan yang dilakukan daerah tersebut akan dapat menjalankan program sekolah gratis SD dan SMP sesuai kewenangan kabupaten. Begitu juga dengan program kesehatan gratisnya.
“Kalau ini berhasil dijalankan, akan lebih banyak pelajar yang dapat kita perbaiki kualitas pendidikannya. Begitu juga disektor pelayanan kesehatan, yang bisa kita bantu untuk kesehatannya serta peningkatan fasilitas medisnya. Jadi jangan sebut kebijakan penghematan itu tidak populer,” terangnya.
Rencana tersebut mungkin membuat Kabupaten Lingga menjadi daerah pertama se Kepri yang berhasil mengratiskan biaya pendidikan dan kesehatan ditengah kondisi keterbatasan anggaran daerah
Kedepan Awe juga sangat berharap tidak ada lagi lampu merah dari menteri negara untuk Kabupaten Lingga.
Pewarta : Sucipto
