batamtimes.co , Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, masih enggan membeberkan sosok calon wakilnya kepada khalayak ramai. Meskipun Kemendagri telah mendesak pengisian jabatan wakil gubernur, namun hingga saat ini belum terungkap dua nama yang akan diajukan untuk dipilih DPRD Kepri.
Berbagai desakan muncul terkait siapa nantinya yang akan menjadi Wakil Gubernur Kepri (Wagub).Terutama dari kalangan politisi dari partai pendukung Sani-Nurdin (SANUR) agar proses pemilihan Wagub Kepri dilaksanakan secara serius.
Tiga Partai Politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dalam Pilkada, masing-masing Demokrat, PKB dan Gerindra, sudah menyodorkan nama Isdianto, Agus Wibowo serta Fauji Bahar sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Kepri. Pengusulan nama calon Wakil Gubernur Kepri itu, ditandai dengan Surat Keputusan rekomendasi dari pengurus Parpol kepada Gubernur Kepri untuk diajukan ke DPRD Kepri.
Namun dari 3 nama yang telah diusulkan masing-masing Parpol pengusung tersebut, nama adik almarhum HM Sani, Isdianto, dipastikan yang paling dominan dan telah menguasai lebih dari separuh kursi Parpol pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri.
Tidak hanya itu,tanda tanda-tanda Isdianto akan menjadi Wagub Kepri juga terlihat saat Isdianto menghadiri acara HUT Partai Nasdem ke 5 Sekaligus pelantikan DPD dan DPW Partai Nasdem .
Partai Gerindra sendiri, mengusulkan ‎nama Isdianto dan Fauzi Bahar sebagai calon Wakil Gubernur, pada Senin (31/10/2016) kemarin. Pengurus dan anggota legislatiif Partai Gerindra, Onward Siahaan, menemui Nurdin Basirun untuk menyampaikan nama calon Wakil Gubernur Kepri yang diusung Parpol tersebut.
Sementara Partai Persatuan Pembangunan Kepri yang sebelumnya sangat kritis terhadap sikap Gubernur Nurdin Basirun yang terkesan mendiamkan permasalahan itu, akhirnya juga memilih menghindar dari jurnalis. PPP Kepri yang dipimpin Syarafudin Aluan juga belum memutuskan siapa calon Wagub.
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa baru memberi sinyal mengusulkan Isdianto dan Mustafa Widjaja sebagai calon Wagub Kepri.Kepastian Kepala Dispenda Kepri menjadi Wakil Gubernur, terletak di tangan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
Selain menjadi Ketua DPW Nasdem, sesuai dengan aturan dan UU, pengajuan dua nama calon Wakil Gubernur harus tetap melalui rekomendasi Gubernur.
Setelah dilantik sebagai Gubernur Kepri pada 25 Mei 2016, menggantikan almarhum HM Sani,Nurdin Basirun dianggap memiliki kapasitas dalam menangani permasalahan itu. Nurdin yang juga Ketua Partai Nasdem Kepri dalam berbagai kesempatan juga menginginkan pemilihan Wagub Kepri cepat diselesaikan.
Nurdin Basirun yang dikonfirmasi dengan pengajuan nama calon Wakil Gubernur yang diusulkan parpol kepadanya, membenarkan bahwa tiga dari lima partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur, saat ini telah mengajukan nama calon Wakil Gubernur.
“Yang sudah mengusulakan baru tiga partai, Demokrat, PKB dan terakhir kemarin Gerindra,” ujar Nurdin pada wartawan, Selasa (1/11/2016).
Sedangkan PPP dan Nasdem, dikatakannya belum, karena di Nasdem sendiri menurut Nurdin, ada mekanisme yang akan dilakukan dalam mengambil keputusan sesuai dengan AD/ART Partai.”Walaupun saya Ketua DPD Nasdem, tentu juga tidak bisa seenaknya membuat keputusan, karena partai ini bukan hak milik pribadi, tetapi ada aturan dan mekanisme yang mengikat, dan hal ini akan segera kami bahas di internal Nasdem,” ujarnya.
Siapa figur yang diusung partai pengusung itu? Isdianto adalah adik kandung HM Sani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dispenda Kepri, sedangkan Mustafa Widjaja adalah mantan Kepala Otorita Batam. Sementara Fauzi Bahar adalah mantan Wakil Wali Kota Padang yang hijrah ke Kepri.
Baru-baru ini, muncul isu beberapa partai pengusug akan mengusulkan tiga nama calon Wagub Kepri untuk menghindari konflik. Namun Sekretaris Partai Demokrat Kepri, Husnizar Hood, menegaskan nama yang diusulkan ke DPRD Kepri tidak boleh lebih dari dua nama.
Desakan agar segera terpilih Wagub kepri juga disuarakan anggota DPRD Kepri dari Partai Demokrat, Hotman Hutapea, mendesak agar partai pengusung dan Gubernur segera menyerahkan dua nama Calon Wakil Gubernur Kepri untuk dipilih di DPRD Kepri.
Selain itu, Hotman juga meminta pimpinan DPRD Kepri, segera membuat Rapat Banmus untuk pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur Kepri, serta membuat Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur.
“Kami meminta agar Parpol lain segera mengajukan, sehingga Gubernur dapat menyerahkan dua nama untuk dipilih di DPRD. Selain itu kami juga meminta kepada Pimpinan DPRD agar segera membentuk Pansus penyusunana Tatib Pemilihan dan Panitia Khusus Pemilihan (Panlih),” ujar Hotman.
Membangun Provinsi ini, tambah kader Partai Demokrat itu, tidak akan sanggup hanya dilakukan Gubernur, tetapi perlu kerja sama semua pihak termasuk Wakil Gubernur.
Sesuai dengan arahan Mendagri, kata Hotman, dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur, tidak perlu menunggu Peraturan Pemerintah, tetapi perlu dibuatkan Tata Tertib pemilihan Wakil Gubernur di DPRD sebagai aturan pelaksana pemilihan Wakil Gubernur.
Diduga Politik Uang Jelang Pemilihan Wagub Kepri
Wahyu Eko Dosen Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) mengingatkan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mewaspadai politik uang jelang pemilihan calon Wagub Kepri.”Patut dicurigai akan terjadi politik uang jika tidak diawasi secara ketat oleh publik dan aparat penegak hukum, karena pemilihan calon Wagub Kepri merupakan momentum yang melibatkan partai pengusung dan DPRD Kepri,” ujarnya.
Dia mengatakan potensi pembayaran mahar politik kepada partai pengusung HM Sani-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 yang menetapkan dua nama calon wagub dapat terjadi lantaran kandidat tidak perlu bertarung pada pesta demokrasi.
Selain itu, peluang politik uang juga terbuka saat DPRD Kepri menetapkan satu dari dua nama calon yang diusulkan partai pengusung.Bakal calon wagub membayar mahar kepada partai pengusung.
“Ini posisi yang enak, tak perlu berjuang dan bertarung, tiba-tiba jadi wagub. Apakah ini bisa didapat secara gratis?” katanya.
Menurut dia, untuk mendeteksi terjadi politik uang sangat sulit. Namun bukan tidak mungkin dapat terungkap jika diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum yang memiliki teknologi canggih.
Jika terjadi politik uang, maka itu kabar buruk bagi Kepri. “Logikanya, orang yang memberi uang itu akan berupaya mengembalikan investasi politik yang ditanamkan. Yang rugi siapa? Masyarakat Kepri,” ujarnya.
Eko mengimbau seluruh partai pengusung pengutamakan kepentingan Kepri, bukan kepentingan politik. Fungsi partai harus dijalankan secara maksimal, tanpa mahar politik dalam menetapkan dua nama calon wagub.
Tiupan penerimaan mahar juga di hembuskan simpatisan Sani-Nurdin (Sanur),Ratusan Miliar rupiah digelontorkan agar nama salah satu calon Wagub disodorkan untuk ikut sebagai salah satu calon Wagub Kepri.
Namun pernyataan tersebut dibantah keras Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Demokrat Hinca Panjaitan Bahkan, ia mempersilahkan untuk mengungkap dan membuktikan kepada siapa mahar tersebut diberikan.
“Tidak ada mahar dalam menetapkan calon wagub yang akan diusung Demokrat. Kalau ada mahar silakan dibuktikan, dari siapa dan kepada siapa diberikan,” tegasnya saat konferensi pers usai penyerahan dan pembacaan Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat terhadap nama calon Wagub Kepri yang disusung dan diajukan ke DPRD melalui Gubernur, Senin (24/10/2016) malam.
Hinca juga mengatakan tidak ada kaitan antara SK Pengurus DPD Partai Demokrat Kepri dari DPP Demokrat dengan Surat Keputusan (SK) Majelis Tinggi Partai Demokrat, atas pengusungan Agus Wibowo dan Isdianto sebagai calon Wakil Gubernur Kepri. Karena Keputusan Majelis Tinggi merupakan keinginan kader dan masyarakat.
“Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar, dan kebetulan baru malam ini SK Majelis Tinggi Partai ini dapat kami serahkan. Kalau saya antarkan langsung ke Gubernur, tidak ada kaitan dengan SK kepengurusan DPD Demokrat Kepri, tetapi hal ini murni amanah dan kesepakatan partai,” sebutnya. (redaksi/bd/ant)
