Lingga – batamtimes.co – Rapat Paripurna DPRD Kab. Lingga dengan Agenda Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023,dimana
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 Kabupaten Lingga sebesar Rp. 983.576.750.796,- yang jika dipersentasikan sekitar 95,82 % .
Sementara untuk serapan Anggaran dari rencana Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.026498.537.542,-,Daya serap anggaran tahun ini dipersentasikan lebih baik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 94,49 %.
Perihal ini diketahui media saat Rapat paripurna DPRD Lingga yang di Gelar di Ruang Sidang , Senin (25/03/2024) dalam uraian rapat tersebut LKPJ Bupati Lingga mendapat berbagai tanggapan dari Fraksi-fraksi.
Dalam pertemuan dari Fraksi Nasdem Drs. H. Pokyong Kadir, M.Pd yang Juga selaku Wakil Ketua DPRD Lingga memberikan tanggapan dan Apresiasi atas kinerja Pemkab Lingga, “ Setelah Mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023, Kami Fraksi Partai NasDem menyampaikan Apresiasi atas Kinerja Pemerintah Daerah atas LKPJ yang disampaikan.,” ungkapnya
Lebih lanjut dikatakan Pokyong,LKPJ sendiri merupakan muara bagi perwujudan Pemerintah yang baik (Good Goverment). Sedangkan esensi Good Goverment sendiri diwujudkan dalam praktek pemerintahan yang dilakukan secara transparan,jujur, demokratis dan responsif.
“Bahwa dengan cara ini pula Pemerintah Daerah mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi “ ujar Pokyong dalam Pidato pandangan umum dalam Paripurna tersebut.
Selanjutnya Fraksi NasDem juga meminta dibentuk Pansus yang nantinya akan menerbitkan rumusan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Sementara itu dalam LKPJ Fraksi Golongan Karya dalam hal ini diwakili bagus Agussyuriawan, SE memberikan beberapa pandangan dan saran perbaikan terhadap kebijakan pendapatan perubahan ABPD Kabupaten Lingga.
“ Dengan memperhatikan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan Nasional serta memperhatikan realisasi APBD Tahun 2023, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD diarahkan ke beberapa poin . ” katanya.
Poin Pertama , adalah Pengelolaan alokasi anggaran yang belum optimal.
Point kedua Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dana transfer antar Daerah.
Point Ketiga yaitu penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Poin keempat belum optimalnya pemahaman pengelolaan keuangan perangkat Daerah, untuk semua unsur perangkat daerah terkait dengan regulasi baru dari perencaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
“Dan Point Kelima terakhir berupa percepatan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana Pendidikan yang belum Maksimal.” Papar Agussyuriawan, SE.
Meski Demikian Fraksi Golongan karya juga mengapresiasi Kinerja Pemerintah kabupaten Lingga,” Kami mengapresiasi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 dan berharap dapat memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat,’ tutup Agussyuriawan.
Dalam Kesempatan yang sama Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa yang di wakili oleh Sekretaris Simarito, membacakan pandangan umum Fraksi atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Lingga.
Fraksi ini menyoroti tentang persolan ekonomi yang fundamental,” memasuki usia 21 tahun kabupaten Lingga beberapa persoalan yang masih menghantui dibidang perekonomian, terkait pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial.” Ujar Simarito memberikan tanggapan atas LKPJ tersebut.
Dalam pandangan umum Simarito Menguraikan data kemiskinan yang menjadi PR Pemerintah kaabupaten Lingga, ”Data penduduk miskin terhitung per tanggal 30 November 2023 tercatat 11,26%, meski angka ini turun 2,29% namun persentase 11,26% ini masih yang tertinggi di bandingkan wilayah lainnya dalam Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu Pemkab Lingga diminta untuk bekerja lebih keras dan serius dalam menangani persoalan kemiskinan tersebut. Kemudian kebijakan alokasi anggaran agar lebih progresif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”paparnya.
Sedangkan Fraksi Keadilan Pembangunan yang diketuai oleh Anwar, Amd. Ro memberi tanggapan atas LKPJ tersebut, ”LKPJ disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Kepala Daerah Dalam menjalankan tugasnya selama periode 2023 lalu,” Ujar Anwar membuka tanggapannya.
Fraksi ini juga meminta penjelasan terkait rendahnya PAD dan penanganan ekonomi,” PAD masih rendah dari sektor Pajak masih jauh dari target, kami minta penjelasan Bupati Lingga terkait realisasi penerimaan sektor pajak, selain itu angka kemiskinan yang masih tinggi serta lapangan pekerjaan yang perlu dievaluasi.” ujarnya.
Beberapa terobosan baru perlu digesa untuk menangani persoalan ekonomi ini, ” Pemerintah mesti lebih gencar dalam mencari peluang anggaran di Kementrian dan juga pihak-pihak ketiga untuk berinvestasi atau menanamkan modal di Kabupaten Lingga,” pungkas Anwar menutup tanggapannya.
(ADVENTORIAL)
