Medan – batamtimes.co – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Irham Buana, menyoroti pentingnya Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJPD) dalam menangani masalah, memenuhi kebutuhan, dan mengukur dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
Irham Buana mengatakan menekankan perlunya keterbukaan terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama aspirasi yang mendesak untuk ditangani dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan
“Musrenbang RPJPD ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Utara. Keterbukaan terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama aspirasi yang mendesak, harus menjadi fokus utama dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang,” ungkap Irham dalam sambutannya di Aula Raja Inal Siregar, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, pada Senin (29/4).
Dia juga menegaskan, keberhasilan Musrenbang RPJPD Sumut akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat secara efektif. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Sumatera Utara.
Sesuai jadwal, Musrenbang RPJPD Sumut 2025-2045 akan digelar selama dua hari yakni pada 29-30 April 2024. Acara ini dihadiri oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin, pimpinan DPRD Sumut, Bappelitbang Provinsi dan Daerah, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah kepala daerah.
Sambutan dari Mendagri yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya kontribusi semua pihak dalam membangun daerah. “Musrenbang RPJPD Sumut 2025-2045 menjadi momentum penting dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara,” kata Horas.
Dalam acara tersebut, beberapa narasumber terkemuka turut berpartisipasi, antara lain Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza, Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas RI, Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Horas Maurits Panjaitan, Akademisi dari FE USU Dr. Wahyu Ario Pratomo, dan Akademisi dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Wilmar A. Salim, Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin, juga turut memberikan kontribusi penting.
(Red/Dedy)
