Medan –batamtimes.co — Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyoroti sejumlah poin dalam revisi UU Penyiaran yang tengah dibahas di DPR RI. Revisi ini dikhawatirkan bisa membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia.
Dalam pertemuannya dengan awak media, Sutarto menyampaikan bahwa Rakernas V PDI Perjuangan telah menghasilkan rekomendasi yang menekankan pentingnya penguatan pers dan keterlibatan masyarakat sipil. “Kami menginginkan agar pers sebagai pilar demokrasi tetap kuat, jangan ada pengekangan demokrasi,” ujarnya, Senin (27/5/2024).
Sutarto mengungkapkan bahwa seluruh anggota DPRD Sumut kompak dan secara kelembagaan akan menyampaikan aspirasi terkait revisi UU Penyiaran kepada DPR RI. “Kita banyak mendengar aspirasi dari kawan-kawan media dan ini menjadi catatan kita,” ungkapnya.
Menurut Sutarto, salah satu fungsi pers adalah sebagai penyampai edukasi kepada publik. Pers, dengan kaidah jurnalistiknya, harus dapat mengedukasi publik. “Di era keterbukaan informasi ini, kita harus mendorong pers dalam menjalankan fungsi tersebut,” tambahnya.
Sutarto juga menekankan pentingnya peran media massa sebagai arus utama yang valid dalam menyampaikan informasi. “Media massa diperlukan untuk proses verifikasi dari arus informasi yang bertebaran di medsos guna menangkal hoaks,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa profesi jurnalis memiliki tugas penting dalam memberitakan peristiwa yang aktual di masyarakat. “Jangan sampai ada upaya kriminalisasi terhadap jurnalis. Saya berharap wartawan dapat dilindungi hak-haknya,” imbuhnya.
Dalam melakukan fungsi kontrol, Sutarto menekankan bahwa pers memiliki peran penting dalam mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun lembaga legislatif dan yudikatif. “Pers berperan mengawasi jika ada pelanggaran dan memberikan koreksi atas kesalahan itu. Kami menganggap itu sebagai vitamin dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan,” ucapnya.
Sutarto berharap ke depan, pers Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, terus melakukan kerja yang menghasilkan informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya. “Sehingga masyarakat mendapatkan opini secara objektif berdasarkan data dan fakta,” pungkasnya.
(Red/Dedy)
