batamtimes.co , Batam – Dilema penyesuaian tarif listrik Batam (TLB) terus berkembang.Sejak awal Tahun 2016 Hingga tutup tahun Desember 2016 kenaikan tarif listrik belum juga mendapatkan restu dari DPRD Provinsi Kepri.
Niatnya, apabila tidak juga ada kenaikan tarif maka dipastikan akan ada demo,sebanyak 480 karyawan Bright PLN Batam akan turun ke Jalan.
Hanya saja niat demo karyawan Bright PLN tersebut diangap Pemerintah Provinsi Kepri dan Kota Batam tidak nyambung.
Walikota batam, menyerukan persoalan kenaikan tariff PLN batam tidak memiliki kaitan dengan rencana demo yang akan dilakukan karyawan ,dan dugaan sementara Bright PLN Batam mengalami defisit anggaran sehingga tidak mampu bayar gaji karyawan.
Sementara itu Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan, akan segera memanggil dan meminta PT PLN Batam untuk menunda pelaksanaan demo Serkiat Pekerja PT.PLN Batam. Selain itu, Nurdin juga mengharapkan agar PT PLN Bright Batam, tidak melakukan pemadaman listrik di Batam, hanya karena penetapan penyesuaian tarif belum terlaksanakan.
“Sebagai perusahaan yang profesional, PT.PLN Batam hendaknya tidak melakukan hal itu, dan harus mencari solusi lain yang lebih relevan dalam membuat suatu keputusan,” ujar Gubernur Nurdin Basirun, Kamis (29/12/2016).
Nurdin juga mengingatakan, kendati ada permasalahan, hendaknya dapat dipertimbangkan dengan baik, karena jika listrik di Batam dipadamkan, akan merugikan masyarakat khususnya investasi di Batam.
“Nggak bagus hanya karena penyesuaian tarif yang diajukan ini belum putus, terjadi pemadaman dan demo. Sebagai perusahaan besar dan profesional, hendaknya memberikan contoh yang baik,” ujarnya.
Terkait dengan pembahasan penyesuaian kenaikan tarif litrik yang diajukan PT.PLN Batam, Nurdin menyatakan, hingga saat ini masih dalam pelaksanaan pembahasan. Selain pembahasan dengan DPRD, Dinas Pertambangan dan PT PLN Batam, Nurdin juga mengatakan, perlu mendengar dan menampung semua masukan.
Sebelumnya, suara-suara untuk melakukan demo jika tidak ada kenaikan Tarif listrik justru muncul dari karyawan Bright PLN Batam.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PLN Batam, Bukti Panggabean, mengatakan, bila penyesuaian tidak direalisasikan hingga akhir tahun, 480 karyawan dari sistem pembangkit hingga pelayanan, akan mogok kerja pada awal tahun 2017.
Aksi tersebut rencananya akan dilakukan selama tiga hari. Akibatnya, Pulau Batam dan Bintan terancam blackout, mengingat rencana mogok massal akan dilakukan seluruh karyawan PLN Batam di awal tahun mendatang.
Namun rencana mogok kerja karyawan itu tidak diakomodir manajement Bright PLN Batam. Sekretaris Perusahaan Bright PLN Batam, Samsul Bahri, menegaskan tidak bakal dilakukan , pasalnya dapat menganggu perekonomian Batam khususnya .
Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Perusahaan bright PLN Batam, Samsul Bahri, Jumat(30/12/2016) siang.
Karyawan akan mogok kerja, apakah Bapak sudah tahu sebelumnya?
Saya mengetahuinya justru dari rekan-rekan media. Media meminta tanggapan saya terkait aksi mogok tersebut. Karena awalnya belum mengetahui secara pasti, saya meminta jangan lakukan mogok dan kita diskusikan dulu antara manajemen dan Serikat Pekerja untuk mencari solusinya
Mendengar informasi itu, apa tanggapan dari PLN Batam sendiri?
Baik, saat itu juga saya informasikan pada Dirut, dan Dirut langsung perintahkan saya menemui Serikat Pekerja untuk memberikan arahan.
Sore itu juga, saya menemui Pak Bukti Pangabean (Sekjen Serikat Pekerja) dan Ketua Serikat Pekerja (Pak Mulnawarman) untuk tidak lakukan aksi mogok. Saya mencoba memberikan pengarahan apa yang bakal terjadi apabila karyawan mogok, seperti jalannya perekonomian di Batam pasti terganggu dan kenyamanan masyarakat dalam beraktifitas juga terganggu dan lain sebagainya.
Pada intinya Management (Pak Dirut) melarang aksi yang mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan di Batam – Bintan dan bright PLN Batam harus professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. kita harus bekerja seoptimal mungkin dengan segala keterbatasan sesuai kemampuan kita.
Mendengar masukan dari Bapak, apa tanggapan dari serikat?
Respon Pak Bukti sangat baik. Itu kan hak warga negara yang diatur Undang-undang untuk menyampaikan aspirasi, karena payung hukum perseroan dengan serikat pekerja kan beda. Namun, beliau tetap akan berkirim surat dulu ke pada Pemprov dan DPRD Kepri untuk menanyakan kepastian.Beliau (Bukti Pangabean) tetap akan berkirim surat ke Pemprov. Surat itu sebagai bentuk keresahan karyawan.
Boleh dijelaskan apa yang diresahkan mereka dan kepastian yang mereka minta?
Baik, saya jelaskan sedikit. Di PLN Batam 90 persen status karyawan sebagai pegawai organik yang perekrutannya dilakukan oleh PLN Batam, sedangkan 10% nya adalah pegawai tugas karya. Mereka takut nasib mereka bakal seperti PLN Tarakan, karena tidak ada dukungan dari pemerintah. Awal tahun 2017 ini PLN Tarakan diambil alih oleh PLN Persero.
Kemudian kepastian yang mereka tanyakan penyesuaian tarif yang diajukan perusahaan. Seandainya ditolak, yang mereka takutkan bisa jadi seperti PLN Tarakan.
Mereka resah, seandainya nasib PLN Batam sama seperti PLN Tarakan, nasib mereka menjadi abu-abu. Sementara mereka hanya karyawan organik,kalau yang karyawan tugas karya bisa balik ke PLN (Persero)
Isu berkembang, aksi ini dipelopori oleh pihak management?
Tergantung sudut pandang masing-masing orang menilai hal tersebut. Yang pasti, pihak management dengan tegas mengatakan pada serikat pekerja bahwa jangan sampai ada aksi mogok.
Itu murni dari mereka (karyawan), perusahaan malah tidak tahu. Saya katakan pada Bukti dan kawan-kawan SP, percayakan saja hasilnya pada DPRD dan Gubernur, kita harus percaya, bahwa pemerintah bakal memberikan yang terbaik
Apakah Dirut Bright PLN Batam mengetahui Perihal demo tersebut?
Saat coffee morning dengan pegawai beberapa waktu lalu Dirut juga menyampaikan bahwa jangan gegabah untuk melakukan aksi mogok, boleh saja meyampaikan aspirasi namun dengan cara yang terhormat dan tidak merugikan pihak manapun”.
Beliau juga berpesan kepada kami untuk tetap melayani masyarakat secara optimal sesuai dengan kemampuan PLN Batam saat ini.kita adalah operator yang hanya menjalankan perintah regulator
Hampir satu tahun, sebanyak 7 kali pembahasan, hasilnya pembahasan di DPRD seperti apa?
Sejauh ini belum ada hasil, masih sebatas pembahasan. Tapi, hingga saat ini belum ada juga kepastian dan jawaban.
Saya jelaskan sedikit, penyesuian tarif sektor rumah tangga belum dilakukan sejak 8 tahun ini, sementara jumlah pelanggan terus bertambah dan pertumbuhan pelanggan rumah tangga di Batam juga semakin meningkat. Lihat saja perumahan baru semakin banyak sedangkan industri malah berkurang.
Sejauh ini PLN Persero yang disubsidi pemerintah Desember ini tarifnya sudah naik lagi dari bulan sebelumnya, tarif PLN Persero sekarang Rp 1.472,72 per kWh. Kami hanya minta sesuai biaya produksi rumah tangga yang kami ajukan sebesar Rp 1.352 per kWh, tarifnya masih jauh dibawah PLN Persero.
Beban puncak saat ini 380 MW. Itu untuk Batam-Bintan, kalau Bintan hanya sekitar 60 MW, sisanya Batam. Agar keandalan listrik tetap terjaga, harus ada satu mesin yang standby seandainya ada perbaikan, kalau sudah seperti itu tidak perlu lagi pemadaman secara bergilir.
Saya rasa pelayanan saat ini sudah cukup bagus, yang dulu orang bayar listrik harus antre lama dan datang ke Batam Centre. Saat ini cukup di daerah setempat sudah tersedia loket pembayaran. Kemudian, seandainya ada kerusakan, team quick response standby 24 jam.
Mekanismenya kami serahkan pada DPRD Kepri, mau naiknya bertahap, sekaligus terserah. Kami hanya butuh jawaban iya atau tidak, jadi wajar karyawan pun ikut prihatin.(*)
Pewarta : ADI
