Oleh : Hamzah Idris
Pemerhati Partai Demokrat
Konflik yang terjadi di Rempang-Galang, khususnya pasca-insiden 17-18 Desember 2024, menunjukkan bahwa pembangunan yang dikejar dengan pendekatan keras hanya akan berujung pada gesekan sosial. Kasus penyanderaan, penyerangan, serta kriminalisasi yang diduga dilakukan terhadap warga menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum. Ini memperkuat kesan bahwa kepentingan investasi lebih diutamakan daripada hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim di sana.
Proyek Strategis Nasional (PSN) memang menjadi agenda utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing. Namun, keberlanjutan pembangunan seharusnya tidak mengorbankan hak-hak dasar warga, termasuk hak bermukim, hak atas rasa aman, dan hak atas keadilan hukum.
Seharusnya, konflik ini bisa dihindari dengan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas tertinggi, harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Perusahaan yang berinvestasi pun harus menyadari bahwa keberlanjutan bisnis mereka tidak bisa hanya bertumpu pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.
Maka dari itu, solusi terbaik adalah mencari titik tengah yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pemerintah, perusahaan, dan warga harus duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Investasi harus tetap berjalan, tetapi hak-hak warga tidak boleh diabaikan. Regulasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat harus ditegakkan, bukan hanya sekadar menguntungkan pihak tertentu.
Di sisi lain, semua pihak juga harus menahan diri dari tindakan destruktif. Kekerasan hanya akan memperkeruh situasi dan memperbesar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Langkah-langkah konstruktif dan dialog terbuka harus dikedepankan agar konflik tidak semakin berlarut.
Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin tertinggi negara, memiliki peran besar dalam menyelesaikan persoalan ini. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya bagi para investor. Karena pada akhirnya, keberlanjutan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan warganya dengan adil dan bermartabat.(*)
