batamtimes.co , Lingga- Komisi III DPRD Lingga melakukan konsultasi ke Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kepri, terkait dengan pencairan dana tahap II program RTLH tahun 2015 yang belum terselesaikan sampai saat ini.Sementara itu untuk tahun 2017 Pemprov Kepri tidak lagi menganggarkan program RTLH.
Ketua Komisi III DPRD Lingga Drs. Norden beserta Sekretaris Komisi III Drs. H. Said Agusmarli menyampaikan, kunjungan dan pertemuan ini dilakukan dalam rangka banyaknya aspirasi masyarakat pada saat reses beberapa waktu yang lalu. Komisi III selaku mitra dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana program RTLH ini melekat, merasa perlu mengcrosscheck langsung ke provinsi dengan membawa serta dinas terkait.
” Jadi kita ingin tahu langsung permasalahanya apa dan juga bagaimana kelanjutannya.soalnya kemaren saat reses ini yang menjadi pertanyaan masyarakat yang mendapat dana RTLH,” terang Norden kepada Media, Kamis (22/03) yang dalam kunjungan ini juga bersama Kepala Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ir. Agustrinur.
Hasil dari konsultasi tersebut didapat kejelasan, 30% dana tunda bayar program RTLH 2015 Lingga yang merupakan porsi dari Provinsi sudah dianggarkan pada tahun 2017.
” Ini pencairan dananya tinggal proses di keuangan saja kelanjutanya, ” kata Aisyah Kasubbid sosial budaya dan pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri saat pertemuan bersama komisi III DPRD Lingga.
Dijelaskannya lagi, anggaran taskin untuk Kabupaten Lingga di tahun 2017 ini sekitar 13 M lebih, terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan.
Paling banyak peruntukannya adalah untuk penyelesaian progran RTLH yang kegiatannya sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya.
” Jadi bisa dikatakan pemprov tunda bayar. Sedangkan kegiatan yang belum action tidak bisa kita bayar, karena keterbatasan anggaran,” jelasnya lagi.
Untuk tahun 2017, kegiatan RTLH sudah tidak ada lagi dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi. Saat ini Pemprov melalui Bappeda fokus pada penyusunan program yang sinergi dengan program-program Pemerintah Pusat.Hal ini penting untuk memudahkan dalam hal menjemput bola melalui anggaran pusat.
” Hal ini terus kami koordinasikan dengan Kabupaten Kota se Provinsi Kepri,” ungkapnya mengakhiri.
Pewarta : irwansah
