Batamtimes.co , Batam – Lambatnya pengurusan dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam ternyata disebabkan banyaknya data IPH yang tidak masuk dalam database terbaru BP Batam. Data-data IPH itu kini masih dikumpulkan BP Batam agar bisa masuk ke system, Warga sedang melakukan pengurusan surat perizinan terkait lahan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, .
“Simpelnya dua minggu lalu kami tahu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam menerbitkan 230 ribu sertifikat, sedangkan di database kami hanya ada 39 ribu,” jelas Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto,beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, Jika ada IPH yang masuk dalam data base BP Batam, pasti keluarnya cepat. “Namun jika tak ada di dalamnya, maka kami harus mencari dulu data-datanya, sekaligus memastikan apakah Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-nya telah dibayar atau belum,” ujarnya.
Ditambahkannya,Persoalan perizinan lahan terkait dengan pendapatan negara dan kepastian hukum sehingga tidak boleh sembarangan. “Kalau kita sembarangan memberi izin terus dibelakang hari ada masalah, siapa yang mau tanggung jawab.Ini urusan serius.
“Opini di masyarakat yang menyatakan bahwa pengurusan manual lebih cepat dibandingkan pengurusan lewat online.Menurutnya pemahaman itu keliru.“Kalau dulu bisa sehari ya berarti tidak sesuai peraturan dong, makanya banyak kasuslahan,” ungkapnya lagi.
Dipaparkannya Selama ini banyak makelar lahan yang bermain dalam pengurusan perizinan dokumen lahan.Dokumen-dokumen itu tetap diloloskan meski tak memenuhi syarat.Akibatnya, saat ini muncul banyak masalah saat pejabat baru BP Batam melakukan “bersih-bersih”.
Terkait sistem online, Eko meminta masyarakat bersabar.BP Batam berencana menerbitkan perangkat online terbaru khusus untuk perizinan lahan namun masih menunggu anggaran turun dari pusat.
“AnggarannyabelumturunmasihmenungguAnggaranPendapatanBelanja Negara Perubahan (APBNP).Kemudian proses pengadaansistemnyamakanwaktu,” jelasnya.
BP Batam terus mencoba untuk memperbaiki program yang ada walaupun masih jauh dari kata ideal.terkait IPH, masyarakat juga menunggu kabar dokumen Pecah Penetapan Lokasi (PL) mereka yang saat ini tengah diurus BP Batam.
Pewarta : Mustafa
